POSMETRO INFO - Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pasrah bila dirinya terpaksa tak dapat mengikuti Pilkada DKI akibat disahkannya revisi Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPR RI.
Ahok-pun mensinyalir ada pihak yang sengaja melakukan penjegalan terhadap dirinya. Membuat dengan sengaja agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta tak mampu melakukan verifikasi dukungan karena peraturan yang baru dalam revisi Undang-Undang tersebut.
"Makanya kalau pada gak bolehin gue jadi Gubernur, ya makan aja itu kursi Gubernur," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (08/06/2016).
Pasalnya, dalam Pasal 48 beleid Pilkada yang baru disahkan itu Ahok memprediksikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta tidak akan mampu melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang hanya diberi tenggat tiga hari.
Jika tenggat itu tak dipenuhi, dukungan dicoret. Hal itu merupakan ketentuan baru yang diadopsi dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada. Dengan begitu, kata Ahok, harusnya KPU juga menyatakan sikap keberatannya.
"Makanya KPU sanggup gak? Kita tinggal tunggu aja, tapi kalau untuk uji materi ya KPU dong. Kalau saya gak bisa ajuin dong. Saya rugi apa kalau gak bisa ikut, makanya makan aja itu kursi Gubernur, gue kerja keras aja sampai 2017," papar Ahok.
Kecurigan dia dengan teguhnya niat penjegalan agar dirinya tak dapat mengikuti Pilkada DKI pun dapat dideteksi dengan munculnya isu miring pada kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Lalu, setelah itu ramai isu barter kebijakan antara Ahok dengan PT. Agung Podomoro Land pada masalah reklamasi teluk Jakarta.
"Itu kan memang orang-orang yang ngarep saya gak bisa ikut (Pilkada), mereka ingin bisa saya gak ikut (Pilkada) karena fitnah Sumber Waras, Luar Batang, dan fitnah reklamasi, apalagi yang kurang," ungkap Ahok. (rn)
