POSMETRO INFO - Tiongkok memulai Ramadan dengan mengeluarkan larangan berpuasa untuk pegawai negari, siswa dan anak-anak di wilayah Xinjiang. Daerah ini mayoritas warganya beragama Islam.
Secara resmi Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa, tidak mengakui adanya agama. Selama bertahun-tahun mereka melarang pejabat pemerintah dan anak-anak untuk menjalankan ibadah puasa di Xinjiang.
Lebih dari 10 juta warga Xinjiang merupakan warga minoritas Muslim Uighur. Jumlah mereka besar, tetapi selalu menjadi minoritas di wilayah Provinsi Xinjiang.
Beberapa kali, kerusuhan terjadi antara etnis Uighur dengan pasukan keamanan setempat. Pemerintah pusat di Beijing pun kerap menyalahkan etnis ini menjadi pelaku insiden kekerasan di Xinjiang ataupun di wilayah lain di Tiongkok, sebagai upaya untuk menuntut kemerdekaan wilayahnya.
Sementara untuk larangan berpuasa ini, juga disertai dengan perintah agar restoran tetap buka dan beroperasi dengan normal. Larangan tersebut diumumkan melalui peringatan di situs pemerintah daerah pekan lalu.
"Anggota partai, kader, pegawai negeri, siswa dan anak-anak tidak diperbolehkan untuk puasa di bulan Ramadan. Mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas keagamaan," isi dari peringatan tersebut, yang diumumkan pada Kamis 30 Mei lalu di situs Kota Korla, Xinjiang, seperti dikutip AFP, Selasa (7/6/2016).
"Saat Ramadan, usaha makanan dan minuman tidak boleh tutup," lanjut peringatan itu.
Menurut pengakuan seorang pejabat Uighur di Kota Tiekeqi, Ahmatjan Tohti, semua anggota partai, pegawai negeri, siswa dan anak-anak juga dengan tegas dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Mereka dilarang untuk melakukan aktivitas keagamaan.
Perintah larangan ini juga disebarkan oleh biro pendidikan dari pemerintah Distrik Shuimogou, Urumqi. Larangan itu bertulisan, "Siswa dan guru dari seluruh sekolah dilarang untuk memasuki masjid melakukan aktivitas keagamaan saat Ramadan".
Sementara di Kota Altay, pejabat setempat sepakat untuk 'meningkatkan kontak dengan orangtua' untuk mencegah anak-anak melakukan puasa. Sedangkan situs Qapqal Xibe di barat laut Xiniiang menegaskan bahwa restoran di daerah tersebut mendesak restoran untuk tetap beroperasi agar warga tetap memiliki akses normal untuk makan.
Juru Bicara World Uighur Congress, Dilxat Raxit mengecam tindakan Tiongkok ini. "Tiongkok mengira bahwa Uighur terancam dengan perintah dari Beijing. Mereka salah," tegas pernyataan dari Dilxat Raxit.
Tiongkok masih mengendalikan kelompok beragama di negaranya, meskipun kerap menyatakan memberikan warganya kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya. Dewan Negara Tiongkok pada Kamis menyebutkan bahwa kebebasan beragama di Xinjiang sangat dijaga dan terbantahkan selama bertahun-tahun.
"Selama Ramadan, restoran milik warga Muslim bebas memutuskan apa yang ingin mereka lakukan. Tidak akan ada gangguan," pungkas pihak Dewan Negara.
"Pemerintah setempat memastikan bahwa kegiatan agama selama Ramadan akan berjalan dengan aman," imbuh pernyataan itu.[metrotv]
