Dukung UU Pilkada, Fadli Zon : Bisa Saja Teman Ahok Kumpulkan KTP Dari Makelar KTP.

POSMETRO INFO - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, menuding Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikumpulkan oleh relawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai syarat maju menjadi calon gubernur independen berasal dari makelar KTP.

Itulah sebabnya, ada kekuatiran Ahok ketika UU Pilkada mewajibkan agar KTP diverifikasi secara detail, tidak sekadar foto copy semata.

"Kalau ada kekhawatiran berarti KTP-nya bukan KTP orang-orang yang mendukung. Selama ini kan ada kecenderungan menjadi komoditi juga, main-main kumpulkan saja jadi memang harus verifikasi. Kalau kayak begitu ada bisnis baru, ada makelar KTP," kata Wakil Ketua Umum Partai Partai Gerindra ini, Kamis (9/06/2016).. 

"Jadi lebih bagus diverifikasi, karena ini adalah orang, manusia itu tidak bisa sekadar diwakili dengan fotokopi KTP, orangnya harus diperiksa benar tidak mendukung," tegasnya. 

Karenanya, Fadli meminta Ahok untuk tak takut dengan verifikasi seperti diatur UU Pilkada, bila memang sudah mengumpulkan KTP dari orang-orang yang mendukungnya.

"Loh, jangan tidak percaya diri gitu dong. Kalau merasa bahwa KTP dan sebagainya dikatakan dukungan ya harus yakin itu dukungan," kata Fadli.

Dalam UU Pilkada disebutkan bahwa KPPU diwajibkan untuk melakukan verifikasi terhadap KTP yang diberikan kepada calon independen.

"Wajib verifikasi itu adalah perintah UU, bukan lagi saran, karena perintah UU wajib dilaksanakan," tutupnya.[rimanews]

Ssst ! Kesempatan Badrodin Haiti Jadi Kapolri Masih Besar, Ini Buktinya..

POSMETRO INFO - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menganggap dasar hukum untuk memperpanjang masa dinas Jendral Pol. Badrodin Haiti sebagai Kapolri cukup terbuka.

Terlebih, keputusan Presiden mengenai pengangkatan Jendral Pol. Badrodin Haiti sebagai Kapolri tidak disertai dengan masa jabatan yang terbatas.

"Badrodin Haiti berdinas aktif sebagai anggota kepolisian atau selama yang bersangkutan belum diberhentikan oleh Presiden, maka selama itu pula ia dapat memegang jabatan Kapolri," ujar peneliti PSHK, Miko Ginting dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/6/2016).

Dia memaparkan regulasi membuka ruang perpanjangan batas usia pensiun bagi anggota Polri. Pasal 30 ayat (2) UU Kepolisian menyatakan usia pensiun anggota Polri adalah 58 tahun dan dapat diperpanjang menjadi 60 tahun apabila memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan.

Selain itu, ketentuan batas usia pensiun tersebut juga tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara. 

"Di mana Pasal 4 ayat (2) PP tersebut menyebutkan keahlian khusus dan yang sangat dibutuhkan meliputi identifikasi, laboratorium forensik, penjinak bahan peledak, dan seterusnya," imbuh dia. 

Pasal 4 ayat (3) PP tersebut juga menyatakan anggota Polri yang diperpanjang masa bertugas pada satuan fungsi sesuai dengan keahliannya. Kapolri adalah penanggungjawab seluruh tugas operasional dan pembinaan pada institusi Kepolisian. Ketentuan ini termasuk dalam cakupan satuan fungsi tersebut.

Dengan demikian, apabila masa dinas Jendral Pol. Badrodin Haiti sebagai anggota Polri diperpanjang, maka secara otomatis ia tetap dapat memegang jabatan sebagai Kapolri.

Skema pengangkatan dan pemberhentian calon Kapolri sebagaimana Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dengan persetujuan DPR dalam kondisi ini tidak berlaku. Perpanjangan masa dinas anggota Kepolisian dengan pangkat Komisaris Besar ke atas hanya membutuhkan keputusan Presiden.

Selain opsi perpanjangan, kata Miko, Presiden Joko Widodo juga dapat mengangkat calon Kapolri baru dengan persetujuan DPR. Pada opsi ini, Presiden Joko Widodo harus bersandar pada Nawacita yang mana Kapolri adalah sosok yang bersih, kompeten, antikorupsi, dan komit pada penegakan hukum. Komitmen Presiden Joko Widodo terhadap reformasi Kepolisian juga seharusnya ditunaikan dan  hal itu dimulai dari memilih calon Kapolri yang berintegritas.

Pengalaman ketika pemilihan calon Kapolri lalu yang berujung pada kisruh pada bidang penegakan hukum seharusnya menjadi pelajaran berharga. Jangan sampai Presiden Joko Widodo kembali memilih sosok yang kontroversial dan menuai polemik di masyarakat.

Sebelumnya, masa Jabatan Kapolri Jendral Pol. Badrodin Haiti akan segera berakhir, sejumlah nama menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Badrodin. Di antara nama-nama tersebut muncul dua sosok yakni Komjen Pol. Budi Gunawan dan Komjen Pol. Budi Waseso.[bisnis]

Ahok : Fahri Hamzah Baik Dan Sayang Sama Saya, Dia Takut Saya Tidak Bisa Ikut Pilkada

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tentang formulir resmi dari KPU untuk calon kepala daerah independen sebenarnya bertujuan baik.

Ahok menyebut pernyataan itu dilontarkan Fahri karena merasa khawatir ia tidak bisa maju di Pilkada karena terlalu berharap maju melalui jalur independen.

"Aku pikir Fahri Hamzah baik sama saya. Dia gertak gitu supaya saya tidak pakai independen. Dia takut saya enggak bisa ikut kalau saya daftar nanti, kan diverifikasi."

"Mungkin Fahri Hamzah sayang kalau saya enggak ikut, kan sama-sama independen kita," ujar Ahok di Balai Kota, Rabu (9/6/2016).

Fahri sebelumnya mengusulkan agar KPU membuat formulir standar untuk calon independen yang ingin maju saat pilkada. Dengan demikian, formulir data KTP di seluruh Indonesia memiliki format yang sama.

Ahok menduga usulan tersebut bertujuan untuk menjegalnya agar tidak bisa ikut Pilkada DKI 2017. Soalnya, formulir dukungan data KTP yang dibuat Teman Ahok sudah hampir mencapai 1 juta.

Dia pun menyindir Fahri yang sesungguhnya bernasib sama sepertinya, yaitu tanpa partai. Pernyataan itu disampaikannya mengacu pada Fahri yang sempat berkonflik dengan partainya, PKS.(ks)

'Cinta' Ahok ke Djarot yang 'Terhalang' Oleh Teman Ahok Walau Ahok Lebih Senang Naik "Mobil Mewah" PDIP

POSMETRO INFO - Isu bakal bersatunya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI 2017 terus bergulir. Ahok terang-terangan menyatakan 'cinta'nya untuk Djarot, namun terhalang para pendukungnya sendiri dan juga ideologi PDIP. 

"Dari awal Bu Mega sudah oke aku sama Pak Djarot. Cuma Teman Ahok tidak mau kalau lewat partai. Terutama ketika dulu ada HMP e-budgeting kan PDIP juga ikut. Jadi kalau ditanya saya lebih suka sama siapa, saya bilang masih sama Djarot," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Ya, cinta Ahok ke Djarot terhalang Teman Ahok. Sejak awal persiapan Pilgub DKI 2017, Ahok memang sudah menyatakan ingin berpasangan dengan Djarot. Dia juga sebenarnya lebih senang naik 'mobil mewah' PDIP.

Namun, Ahok merasa tak enak dengan semangat para pendukungnya di Teman Ahok. Sebab, jauh-jauh hari saat belum ada parpol yang melirik Ahok, tepatnya di Juni 2015, Teman Ahok sudah bekerja mengumpulkan dukungan untuk dirinya.

Ahok yang hingga awal tahun 2016 ini masih menjalin komunikasi intensif dengan PDIP, akhirnya memilih jalur independen, dengan syarat Teman Ahok harus mengumpulkan 1 juta KTP dukungan. 

Ahok sebenarnya masih ingin mengajak Djarot, namun dia tahu mantan Bupati Blitar itu tak mungkin mbalelo dari PDIP dan ikut dirinya di jalur independen. Teman Ahok dan Ahok akhirnya sepakat memilih PNS DKI Heru Budi Hartono sebagai pendamping.

KTP dukungan untuk duet Ahok-Heru pun dikumpulkan. Bekerja hampir dua bulan dari 11 Maret 2016, Teman Ahok kini sudah hampir memenuhi syarat 1 juta KTP yang diberikan oleh Ahok. Namun, di saat syarat KTP dari Ahok hampir terpenuhi, isu Ahok berpaling dari Heru ke Djarot kembali menyeruak.

Akhir Mei 2016 lalu, Megawati memanggil Ahok ke kediamannya. Djarot hadir dalam pertemuan itu, bersama sejumlah elite PDIP lainnya. Ahok ditanya soal kemungkinan diusung PDIP berduet dengan Djarot. Namun pria berkacamata ini menegaskan tak mungkin meninggalkan Teman Ahok. KTP dukungan untuk duet Ahok-Heru sudah dikumpulkan. Meski verifikasi dukungan untuk calon independen diperketat, namun KTP-KTP itu tak mungkin ditelantarkan.

"Bahas macam-macam juga, bahwa saat ini (saya) independen. Wong, sudah ngumpulin 1 juta (KTP), mau dibatalin gimana?" kata Ahok, 7 Juni lalu saat ditanya soal isi pertemuan dengan Megawati dan Djarot.

Sebenarnya ada peluang Ahok tetap bersama PDIP. Yaitu dengan cara parpol berlambang banteng moncong putih mendukung pencalonan Ahok-Heru di jalur independen, seperti dukungan yang diberikan NasDem dan Hanura. Namun PDIP tak mau.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh Aok untuk mendapat dukungan dari PDIP. Syarat pertama adalah Ahok harus menyatakan lebih dahulu 'tobat politik' dari pilihan jalan perseorangan atau individualisme. 

"Pertama (Ahok) menyatakan lebih dahulu tobat politik dari pilihan jalan perseorangan atau individualisme kembali kepada jalan gotong royong atau kepartaian," kata Basarah kepada wartawan, Rabu (8/6/2016).

Syarat kedua, Ahok harus mendaftar secara resmi ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Berikutnya dia juga harus mengikuti tahapan-tahapan yang telah digariskan oleh PDIP. Termasuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sebagai bakal calon gubernur serta mengikuti proses penyaringan internal PDIP.

Selanjutnya Ahok harus mengikuti proses penyaringan di DPP bersama 32 cagub dan cawagub lainnya yang telah mendaftar lewat DPD PDIP DKI Jakarta. Untuk bakal cawagub juga harus bergandengan dengan kader internal PDIP.(dtk)

Uhuk..Pelit Bicara Usai Bertemu Mega, Ahok Isyaratkan Tak Dapat Dukungan?

POSMETRO INFO - Saat hadir hadir pada acara haul tiga tahun almarhum Taufik Kiemas, Rabu (8/6/2016) malam, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat tertahan lama di kediaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Tak seperti sejumlah pejabat lain yang segera meninggalkan tempat saat acara sudah selesai, Ahok masih belum tampak keluar. ‎

Rupanya  orang nomor satu di DKI ini tak sendiri, bersamanya ada bersama Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Mereka berdua dikabarkan terlibat pembicaraan serius dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

‎Baru sekitar 40 menit berlalu, akhirnya‎ Ahok ‎keluar juga. Tak seperti biasa, kali ini pasang Ahok wajah serius. ‎Bahkan, kepada awak media Ahok pun pelit bersuara.‎

‎"Gak ada, gak ada, saya masih (independen)," kata Ahok saat ditanya apakah dia masih akan maju lewat jalur independen pada Pilkada DKI 2017.

Sementara itu, Djarot mengaku jika selama dirinya di dalam kediaman ketua umum PDIP itu tidak ada obrolan politik sama sekali.

"Gak ada, sekarang ini bulan puasa, acara haulnya almarhum Pak Taufiq Kiemas, ‎jadi tidak ada itu (soal Pilkada)," jelas Djarot sambil berlalu meninggalkan awak media. (rn)

Pedas ! Fahri Hamzah: "Ahok Kutu Loncat Ngaku Independen, Mirip Kisah Malin Kundang"

POSMETRO INFO - Politikus Fahri Hamzah melontarkan serangan pedas ke Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam rentetan cuitan yang panjang di akun Twitter pribadinya, yang kemudian diunggah di akun Facebook, bekas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu membeber sejumlah kesalahan ahok dan cara membendungnya.

Di cuitan beruntun terkait Ahok, Fahri antara lain menyebut Ahok kutu loncat yang mirip kisah Malin Kundang. Fahri menyebut Ahok durhaka, sekaligus mengingatkan publik supaya tidak menjadi korban Ahok berikutnya.

Berikut kutipan langsung 22 cuitan Fahri di akun Twitter yang diunggah kembali di akun Facebook miliknya, Rabu (08/06/2016), yang diberi judul "Kutu Loncat Ngaku Independent, Mirip Kisah Malin Kundang." 

1. Dulu diusung PIB jadi bupati...setelah itu ngaku independent.

2. Lalu lompat ke PG jadi anggota DPR...lalu lompat ngaku Independent.

3. Dicalonkan jadi Wagub koalisi PDIP-Gerindra...dapat durian runtuh jadi gubernur.

4. Sekarang ngaku Independent lagi... siapa korban berikutnya?

5. Sebetulnya itu sebentuk durhaka... tidak tahu berterima kasih..

6. Kisah si ‪#‎MalinKundang‬ (anak yang durhaka-red) masih relevan rupanya ya...

7. Saya tahu karakter millenials yang dangkal dan moody... tapi yg waras tetap harus waras.

8. Tidak ada yang mulia di sini apalagi sesuatu yang negarawan..

9. Ini hanya soal Marketing dan pemerasan cukong-cukong Property...

10. Di bulan Ramadhan ini ada banyak perang, itu terjadi dulu zaman nabi dan sahabat.

11. Perang Badar dan penaklukkan kota Makkah salah satunya.

12. Di bulan ini kita melawan berkuasanya nafsu dan angkara murka.

13. Maka jika perang itu di tarik dalam nafas hari ini. Kita melawan orang yang lupa diri.

14. Semua ini hanya opini tidak ada prestasi. Semua ini tipu daya tidak ada yg sejati.

15. Saya tidak bicara begini kalau tidak mengetahui dari dekat.

16. Bagaimana sogok dan korupsi tiba-tiba nampak menjadi prestasi.

17. Bagaimana kezaliman dan tindakan kasar berubah jadi citra heroisme.

18. Tapi kita lihat tanda-tanda.. Kita tidak akan membiarkan tanah pusaka kita diseret ke titik ekstrem terjauh..

19. Kita takkan biarkan kepala di bawah telapak kaki..

20. Kepala harus tegap di atas agar kita tetap waras..

21. Kaki harus tetap dibawa, terus berjalan dan bekerja agar hidup tidak berhenti.

22. Selamat berjihad yang lebih besar melawan nafsu pada diri sendiri. (rn)

Ruhut: Dari "Gesture", Bu Mega Memang Sayang Ahok Ada chemistry nya

POSMETRO INFO - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul turut hadir dalam acara haul Taufieq Kiemas dan buka bersama yang digelar di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (8/6/2016).

Dalam acara tersebut hadir para menteri kabinet, elite partai politik, dan sejumlah pejabat negara, termasuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok.

Ruhut yang waktu berbuka dan makan malam berada satu ruangan dengan pejabat lainnya mengaku menyaksikan Megawati dan Ahok berbincang akrab.

"Ibu Mega dan Ahok ada chemistry. Jadi orang mau ngomong apa, kalau lihat gesture-nya, memang Bu Mega sayang sama Ahok," ujar Ruhut, Rabu petang.

Sebagai pendukung Ahok, Ruhut mengaku tak masalah jika pada akhirnya Ahok memilih maju ke Pilgub DKI Jakarta 2017 lewat jalur partai politik bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Menurut dia, Ahok sudah menunjukkan kinerja nyatanya terhadap Jakarta dan tak sekadar menebar janji.

"Kami dari 'Teman Ahok' win-win solution-lah. Tapi tetap, Ahok aset kita. Mantap," kata anggota Komisi III DPR itu.

Ruhut menambahkan, saat makan malam, Megawati duduk satu meja dengan Presiden Joko Widodo dan istri. Tepat di sebelah kiri Ketua Umum PDI-P itu, duduk Wakil Presiden Jusuf Kalla dan wakil presiden keenam, Try Sutrisno.

Adapun Ahok, kata Ruhut, bersama dirinya dan beberapa pejabat negara lainnya menikmati santapan dengan format standing party.

"Yang makan kan di satu meja. Yang lain standing party. Sudah begitu, kami masuk ke dalam dan ngobrol-ngobrol," ujar dia.

Beberapa waktu belakangan Ahok banyak dikaitkan dengan PDI-P seiring berembusnya kabar bahwa partai berlambang banteng tersebut ingin mengusung Ahok sebagai calon gubernur DKI 2017.

Namun, saat ini status Ahok masih teguh maju lewat jalur independen dengan dukungan para Teman Ahok. (ks)

Usai Santap Malam Semeja dengan Megawati, Ahok Mengaku Sakit Perut

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sakit perut usai santap malam semeja dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dengan alasan sakit perut itu pula, dia enggan menjawab pertanyaan wartawan.

Ahok hadir dalam acara haul ke-3 mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas, di Kediaman Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016) malam. Ahok berada di tempat acara sekitar tiga jam. Bahkan, Ahok disebut-sebut sempat duduk satu meja dengan Megawati, mendampingi Presiden Joko Widodo.

Tidak seperti biasa, saat keluar dari rumah Megawati, Ahok yang sudah berjam-jam ditunggu awak media, malah terkesan menghindar. Ahok yang selalu ramah dan sangat bersemangat melayani pertanyaan wartawan, kali ini berbeda. Bahkan, tiba-tiba orang nomor satu di DKI Jakarta mengaku sakit perut karena kekenyangan.‎

"Aku sakit perut nih kekenyangan," ucapnya sambil berusaha lari dari kejaran wartawan.

Sambil terus berjalan menuju mobil pribadinya, Ahok juga menjawab seadanya pertanyaan wartawan yang penasaran, tentang pembicaraannya dengan Megawati. Hal itu tak lepas dari hubungan Ahok dan Megawati yang dikabarkan retak menjelang Pilkada DKI 2017.

Di sela kejaran wartawan, Ahok menyatakan hanya makan dan berfoto bersama.

"Makan enak, macam-macam semua. Foto-foto, nggak bicara politik," ujar Ahok. (ts)

Ahok Ngaku Orangnya Megawati (LAGI)

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama keluar dari rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tepat pukul 19.45 WIB. Ahok keluar lebih lama dibanding Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Makan enak, macam-macam soto semua," ujar Ahok di depan kediaman Mega Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Disinggung membahas Pilkada DKI 2017 dengan Ketua Umum Partai berlambang kepala banteng itu, Ahok menampiknya. "Nggak bicara politik, foto-foto," tampiknya.

Namun, mantan politisi Golkar dan Geridra itu lagi-lagi mengatakan bahwa orang dekatnya Megawati. "Gak ngomong pilkada. Ini teman Jokowi, udah, ini orangnya bu Mega," imbuh Ahok sambil menujukkan jari ke dadanya. 

Keluarga besar Megawati Soekarnoputri mengadakan acara tiga tahun wafatnya Taufik Kiemas di kediamannya. Jajaran pejabat Kabinet Kerja pun tampak menghadiri acara tersebut.

Presiden Indonesia Joko Widodo menjadi tamu pamungkas yang hadir di kediaman Megawati. Jokowi datang sekitar pukul 17.12 WIB dan disambut oleh Menteri Hukum dan Hak Manusia Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Untuk jajaran menteri Kabinet Kerja, selain Yasonna dan Tjahjo, hadir juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin, Menteri KKP Susi Pudjiastuti, dan Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono.

Dari jajaran kepolisian dan militer, Wakapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan mantan Kapolri Dai Bachtiar tampak hadir. Tak lupa, Jaksa Agung M. Prasetyo juga hadir.

Dari jajaran politisi, lima pimpinan DPR yaitu Ade Komarudin, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, Fahri Hamzah, dan Fadli Zon sudah hadir. Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hadir mewakili partainya masing-masing.

Ketua panitia acara tersebut, Ahmad Basarah mengatakan acara tausiah kali ini akan dilakukan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. (rm)

Ruhut Tak Rela jika Ahok Maju Pilgub Diusung PDI-P

POSMETRO INFO - Politisi Partai Demokrat yang juga anggota kelompok relawan “Teman Ahok”, Ruhut Sitompul, mengaku tak rela jika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memutuskan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta melalui jalur partai politik.

Ia menanggapi isu PDI Perjuangan yang kembali mewacanakan kemungkinan mengusung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta.

“Kawan-kawan Ahok semua inginnya independen karena kami sudah bekerja keras,” kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Ruhut mengatakan, Teman Ahok tidak masalah jika PDI-P mendukung Ahok.

Akan tetapi, saat mendaftarkan diri, ia berharap Ahok tetap konsisten melalui jalur independen yang sudah ditempuhnya selama ini, bukan melalui jalur partai.

“Jadi, PDI-P kalau mau dukung Ahok lewat jalur independen, sama seperti Nasdem dan Hanura,” kata dia.

Ruhut mengatakan, Teman Ahok rencananya akan menggelar buka puasa bersama Ahok pada 10 Mei mendatang.

Kesempatan itu akan digunakan Teman Ahok untuk menyatakan sikapnya bahwa Ahok harus tetap maju melalui jalur inependen.

“Kami yakin Ahok kacang tidak lupa dengan kulitnya,” kata anggota Komisi III DPR ini.(ij)

Demokrat Ke Menteri Yuddy : Instruksi Jokowi yang Berubah-rubah Atau Pak Menteri Yang Tidak Konsisten

POSMETRO INFO - Komisi II DPR mencap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanPAN RB) Yuddy Chrisnandi telah membuat gaduh publik dengan melempar wacana rasionalisasi 1 juta PNS.

"Suatu masih mentah jangan dibawa ke media. Ini membuat kontroversi dan keresahan masyarakat. Banyak orang terganggu puasanya karena yang dipikiran pemecatan rasionalisasi," kata anggota Komisi II DPR RI, Amran, dalam rapat kerja dengan MenPAN RB, Yuddy Chrisnandi di Gedung DPR RI, Rabu (08/6/2016).

Amran juga mempertanyakan payung hukum rasionalisasi 1 juta PNS tersebut. "Ada gak payung hukumnya? Atau dibuat rencana dulu baru payung hukum? Apakah sudah dilakukan pemetaan? Lakukan lah pemetaan jumlah PNS," cecar politikus PAN itu.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya Fandi Utomo juga mempertanyakan langkah Yuddy melempar wacana pemangkasan PNS yang malah berujung bisa mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini instruksi Presiden yang berubah-ubah atau Pak Menteri yang tidak konsisten," tuding anggota Fraksi Demokrat itu

Fandi menyebutkan, ketidakkonsistenan Yuddy adalah ketika berjanji untuk mengangkat tenaga honorer K2 pada Desember 2015. "Kok malah sekarang mengurangi PNS," tandas dia. (rn)

DPRD DKI Bagi-Bagi Duit Reklamasi Rp5 Miliar, Ini Kata Inggard NasDem

POSMETRO INFO - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Inggard Joshua tidak membantah terkait uang Rp5 miliar yang dibagikan kepada Anggota DPRD melalui Tersangka Muhammad Sanusi dari pihak pengembang saat dicecar KPK. 

"Lho (aliran duit Rp5 miliar) itu kan berkembang, ya ditanya, tapi saya nggak tahu, saya billang wallahu a’lam ya kan, seperti yang saya katakan dulu, bahwasanya mengiyakan tidak, menidakkan tidak," kata Inggard, usai menjalani pemeriksaan KPK, Rabu (8/06/2016).

Tentang aliran uang Rp5 miliar itu diberikan kepada seluruh ketua fraksi di DPRD itu, Joshua pun menegaskan sudah menjelaskan semuanya kepada penyidik KPK.

"Oh ya, bicara mengenai hal itu. Tapi tentu saja kalau ditanya oleh penyidik kan tidak boleh menyembunyikan apa yg kita ketahui, saya jelaskan itu," kilah dia.

Inggard mengaku dicecar pertanyaan seputar Raperda Zonasi Reklamasi oleh penyidik KPK. Dia menjelaskan soal Reklamasi wewenangnya berada di pemerintah pusat. Menurut dia, Raperda yang dibahas DPRD acuannya adalah Perpres tahun 1995.

"Bahwa itu wewenangnya di tingkat pusat, karena raperda yang diberikan ke DPRD itu kan acuannya perpres 95, padahal itu kan dianulir dalam Perpres-Perpres berikutnya, itu aja," tutur politikus NasDem itu.

Diketahui, KPK baru menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus suap terkait reklamasi. Ketiganya yakni, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja serta karyawan PT Agung Podomoro, Trinanda Prihantoro.

Penyidik sendiri telah memeriksa sejumlah pihak di lingkungan Pemprov DKI dalam kasus ini. Mereka di antaranya, Kepala Bappeda, Tuti Kusumawati serta Kepala BPKAD, Heru Budi Hartono. Pemeriksaan saksi dari pihak Pemrov dilakukan untuk menelisik mengenai proses pembahasan Raperda itu.

Selain itu, penyidik juga telah memeriksa Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Sunny Tanuwidjaja. Bahkan, Ahok sendiri bakal diperiksa besok dalam pengusutan kasus dugaan suap ini.

Penyidik KPK juga telah memeriksa beberapa Anggota DPRD DKI. Mereka di antaranya, Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, Wakil Ketua Balegda, Merry Hotma, Ketua Pansus Reklamasi, Selamat Nurdin, H Hasbiallah Ilyas dari Fraksi PKB, Muhammad Ongen Sangaji dari Fraksi Hanura, Yuke Yurike dari Fraksi PDIP dan Bestari Barus dari Fraksi Nasdem

Lembaga antirasuah juga telah memeriksa beberapa pengusaha yang terlibat dalam proyek reklamasi. Beberapa di antaranya seperti, Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, Direktur Utama Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, dan CEO Pluit City Halim Kumala hingga Nono Sampono. (rn)

Usulannya Dianggap Jegal Ahok, Ini Tanggapan Fahri Hamzah

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melontarkan sindiran kepada Fahri Hamzah. Ahok menyebut wakil ketua DPR itu merupakan anggota dewan independen alias non parpol.

Seperti diketahui, DPP PKS telah melayangkan surat pemecatan terhadap Fahri sebagai kader PKS di semua jenjang pengkaderan. Namun, saat ini perkara tersebut tengah bergulir di pengadilan negeri Jakarta Selatan. 

Fahri pun menanggapi santai pernyataan Ahok. Menurut dia, statemen orang nomor satu di Jakarta itu keliru karena dalam putusan sela PN Jakarta Selatan telah memenangkan dirinya, sehingga jabatannya sebagai wakil ketua DPR tidak bisa diganggu gugat.

"Pak Ahok kalau mengatakan saya anggota DPR independen memang tidak ada sistem itu. Saya telah dimenangkan permohonannya dalam profesi sehingga saya sekarang itu anggota PKS. Bahkan kalau kita melihat keputusan nomor 3 yang mengatakan PKS dan DPR tidak boleh membuat peraturan apapun yang membuat posisi saya berubah, dari perspektif itu saya lebih kuat dari semua anggota DPR karena pengadilan meminta posisi saya tidak diganggu," ujar Fahri di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Fahri pun mengklarifikasi usulannya agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan formulir khusus untuk calon independen dianggap menjegal Ahok.

"Pak Ahok keliru, dia menganggap kita memberitahu ini mempersulit Pak Ahok padahal maksudnya itu, kita harus menghormati proses penambahan kerjaan demokrasi dalam partai politik dan calon independen," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan adanya formulir standar untuk calon independen. Usulan itu mendapat tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Ya nggak apa-apalah, dia wakil ketua DPR independen kok gak ada partainya," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Ahok menyindir Fahri dengan mengatakan ada persamaan antara dirinya dengan Fahri, yakni sama-sama independen.

"Gue sama dia kan independen. Cuma dia wakil ketua DPR independen. Jadi Fahri Hamzah paling hebat se-Indonesia, jadi anggota DPR independen," sindir Ahok. (ts)

Haji Lulung: Aturan Mana Yang Gak Ditabrak Ahok

POSMETRO INFO - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta bakal kerepotan melakukan verifikasi KTP pendukung Ahok sebagai calom independen.

"Mana aturan yang gak dia tabrak. Siapapun orangnya yang gak bisa nolak aturan dari KPU, terus orang itu gak sanggup sama UU itu, gak usah protes," kata Haji Lulung saat dihubungi, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Menurutnya, KPU pasti akan bisa melaksanakan tugasnya, karena KPU punya petugas dan infrastruktur yang cukup, serta ada batas maksimal kerja itu dilakukan.

"Saya juga belum baca (aturan KPU), karena belum disosialisasikan. Misal cara investigasi tiap kelurahan, ada petugas KPU keluarahan, kecamatan. Misal dari 1 juta juga akan dicek 200 ribu aja kan sedikit tuh. Pake sampel aja," ujarnya.

Terkait munculnya usulan duet Ahok-Djarot ada kemungkinan maju, Haji Lulung tidak mau berkomentar banyak.

Kabarnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta hal itu, namun Ahok tetap kekeuh ingin maju lewat jalur independen. (ts)

Pasrah Tak Bisa Ikut Pilgub DKI, Ahok : "lu makan tuh kursi gubernur !"

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) merasa langkahnya maju di Pilkada 2017 dijegal banyak pihak. Menurutnya, sejumlah kasus seperti pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, proyek reklamasi, hingga penggusuran, diduga sengaja dimainkan oleh lawan politik untuk menjatuhkannya.

Belakangan, DPR mengesahkan revisi UU Pilkada yang menetapkan mekanisme baru verifikasi KTP dukungan bagi calon perseorangan. Ahok pun menyebut, jika begitu banyak orang mengincar posisinya dengan segala cara, maka ia bersedia menyerahkan kursi gubernur.

"Itu kan memang orang-orang yang ngarep saya enggak bisa ikut. Ambil saja kursi gubernur kalau lu mau. Kalau enggak bisa ikut, makan aja itu kursi gubernur," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/6/2016).

Ia pun mengaku enggan melakukan uji materi terhadap revisi UU Pilkada yang baru disahkan itu. Sebab menurutnya, pihak yang paling direpotkan dengan mekanisme baru tersebut yaitu KPU.

"Bukan saya dong itu urusan KPU. Sekarang KPU sanggup enggak? KPU sanggup enggak? Kita tinggal tunggu aja. Uji materi ya KPU dong. Kalau saya enggak bisa ajuin dong, saya rugikan apa," kata dia.

"Gue kerja keras sampai 2017, kalau pada enggak bolehin jadi gubernur ya makan aja itu kursi gubernur. Kalau pengen bikin saya enggak ikut, dari fitnah Sumber Waras, Luar Batang, fitnah reklamasi apalagi yang kurang," tukas Ahok.

Diketahui, dalam UU Pilkada yang Kamis 2 Juni 2016 direvisi, ada tambahan batasan soal verifikasi tersebut yang dimuat dalam Pasal 48. Jika pendukung tak bisa ditemui di kediamannya saat verifikasi faktual, maka maka dalam tiga hari, yang bersangkutan diwajibkan melapor ke kantor Panitia Pemungutan Suara (PPS). Jika tidak, maka dukungan akan dicabut.[okezone]

Terancam Ga Bisa Ikut Pilkada, Ahok Pasrah : Makan Aja Tuh Kursi Gubernur!

POSMETRO INFO - Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pasrah bila dirinya terpaksa tak dapat mengikuti Pilkada DKI akibat disahkannya revisi Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah oleh DPR RI.

Ahok-pun mensinyalir ada pihak yang sengaja melakukan penjegalan terhadap dirinya. Membuat dengan sengaja agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta tak mampu melakukan verifikasi dukungan karena peraturan yang baru dalam revisi Undang-Undang tersebut.

"Makanya kalau pada gak bolehin gue jadi Gubernur, ya makan aja itu kursi Gubernur," ujar Ahok kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Rabu (08/06/2016).

Pasalnya, dalam Pasal 48 beleid Pilkada yang baru disahkan itu Ahok memprediksikan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta tidak akan mampu melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang hanya diberi tenggat tiga hari.

Jika tenggat itu tak dipenuhi, dukungan dicoret. Hal itu merupakan ketentuan baru yang diadopsi dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pilkada. Dengan begitu, kata Ahok, harusnya KPU juga menyatakan sikap keberatannya.

"Makanya KPU sanggup gak? Kita tinggal tunggu aja, tapi kalau untuk uji materi ya KPU dong. Kalau saya gak bisa ajuin dong. Saya rugi apa kalau gak bisa ikut, makanya makan aja itu kursi Gubernur, gue kerja keras aja sampai 2017," papar Ahok.

Kecurigan dia dengan teguhnya niat penjegalan agar dirinya tak dapat mengikuti Pilkada DKI pun dapat dideteksi dengan munculnya isu miring pada kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Lalu, setelah itu ramai isu barter kebijakan antara Ahok dengan PT. Agung Podomoro Land pada masalah reklamasi teluk Jakarta.

"Itu kan memang orang-orang yang ngarep saya gak bisa ikut (Pilkada), mereka ingin bisa saya gak ikut (Pilkada) karena fitnah Sumber Waras, Luar Batang, dan fitnah reklamasi, apalagi yang kurang," ungkap Ahok. (rn)

Ahok Sindir Fahri Hamzah Pimpinan DPR Independen Ilegal Paling Top Dan Inovatif di Indonesia Karena Ahok Di Jegal Dengan Usulan Fahri

POSMETRO INFO - Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyindir Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan menyebut pimpinan independen ilegal, karena tak memiliki partai yang tidak mau tersaingi olehnya.

Sebab, Ahok mengaku heran dengan usulan Fahri yang menginginkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan formulir standar untuk pengumpulan dukungan kandidat Gubernur perseorangan. 

Bila usulan itu diterima, otomatis dukungan pengumpulan KTP yang sudah mencapai 530 ribu yang saat ini didapat relawan Teman Ahok akan sia-sia.

"Makanya Fahri Hamzah paling hebat di Indonesia, pimpinan DPR independen yang gak ada di Undang-Undang, kalau saya kan calon independen ada di Undang-Undang," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Ahok menyindir Fahri dengan mengatakan, ia tidak ingin tersaingi statusnya sebagai politisi independen dengan dirinya yang juga kandidat gubernur DKI dari jalur independen.

"Dia lebih inovatif, lebih hebat dari saya. Makanya dia ingin jangan ada saingan," terangnya.

Seperti diketahui, Fahri Hamzah menilai, KPU perlu menyiapkan formulir standar dukungan terhadap calon perseorangan atau yang biasa disebut calon independen dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal tersebut diyakini bisa memudahkan verifikasi sehingga pada tahap akhir yang perlu dilakukan KPU hanya tinggal verifikasi elektronik.

"Kalau KPU bertemu calon independen siapkan fasilitas, verifikasi dini sehingga tahap akhir tinggal verifikasi elektronik saja. Misalnya KPU sudah menyiapkan formulir standar untuk verifikasi," kata Fahri di DPR beberapa waktu lalu.(rn)

Demi KTP Tabrak Aturan Singapura, DPRD : Teman Ahok Harusnya Malu.

POSMETRO INFO - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana menyikapi soal langkah TemanAhok yang berniat mengumpulkan dukungan kartu tanda penduduk (KTP) dari warga negara Indonesia (WNI) di Singapura.

Ia pun tak heran karena langkah ini mengakibatkan dua pendiri TemanAhok, Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris ditahan oleh Imigrasi Singapura. "Intinya itu, semua pihak yang mengkehendaki untuk berpolitik pada Pilkada yang akan datang harus menghormati aturan. Apalagi kalau menyelenggarakan kegiatan di negeri orang, pasti aturannya jauh lebih kompleks. Di negara kita kan, aturannya juga ada," ujar Triwisaksana kepada INILAHCOM di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Mantan Ketua MPW PKS DKI Jakarta ini pun mengharapkan, penahanan terhadap dua pendiri TemanAhok harus menjadi pelajaran berharga bagi organisasi pendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.

"Jadi, sebaiknya ikuti aturan lah. Saya kira organisasi TemanAhok itu seharusnya malu, kenapa bisa melanggar seperti itu?," katanya.[inilah]

PDIP : Kenapa Tak Dibalik Saja, Menteri Yuddy yang Dipensiunkan !

POSMETRO INFO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menjadi perhatian anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan.

Arteria kesal, terkait wacana rasionalisasi atau merumahkan 1 juta PNS. Menurutnya, tidak masuk akal Yuddy mem-PHK 1 juta PNS. 

Dia justru meminta Yuddy mengundurkan diri. "Jadi, kenapa tidak dibalik saja. Kalau Kemen-PAN RB tidak bisa membina dan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, ya pensiun dini saja. Bukan malah mau memecat 1 juta PNS," tandas Arteria.

Dia menilai, tugas Yuddy sebagai menteri adalah membina PNS yang tidak produktif. Bukan mencari gampang dengan memecat para PNS tanpa memikirkan dampak sistemik setelahnya.

Yuddy sendiri kemarin menyempaikan bahwa rencana merumahkan 1 juta PNS itu masih dalam tahap simulasi. Pihaknya saat ini tengah mematangkannya dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Kami baru mempresentasikan itu pada rapat KPRBN, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, dipimpin wakil Presiden. Kami sedang membuat laporan komprehensif untuk dilaporkan pada Presiden. Dalam waktu dekat kami siapkan (laporannya)," tandas Yuddy.[jpnn] 

Surya Paloh: Kenapa Ngotot lewat Jalur Independen?

POSMETRO INFO - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh angkat bicara mengenai wacana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) kembali mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang.

Sebagai salah satu partai pertama yang mendukung Ahok maju lewat jalur independen, Nasdem rupanya menyambut wacana itu.

"Bagus sekali kalau memang memungkinkan (PDI-P mengusung Ahok) tapi Ahok kan pilihnya independen," ujar Surya di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Surya mengaku tak keberatan jika pada akhirnya Ahok berubah haluan dan maju pilkada lewat jalur partai. Ia pun memastikan bahwa partainya akan selalu berdiri di belakang Ahok dan membebaskan Ahok memilih jalur yang dinilainya baik.

"Kenapa kita harus ngotot di jalur independen? Jadi kami (Nasdem) bilang, Hok, kamu mau pilih (jalur) yang mana," tutur pengusaha media massa itu.

Surya menjelaskan, dukungan Nasdem kepada Ahok adalah karena sosok Ahok yang dinilai tepat untuk memimpin Jakarta dengan kemampuan manajerial yang juga cukup bagus.

Ia pun melihat dukungan masyarakat terhadap Ahok sangat tinggi meski sosok tersebut tak juga terlepas dari kekurangan.

"Jadi, saya tidak terlalu surprise kalau dukungan masyarakat tambah terus," kata dia.

Sebelumnya, Ahok disebut sudah tidak memiliki kepercayaan diri lagi untuk maju lewat jalur independen pada Pilkada DKI 2017.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DKI Jakarta bidang Pemenangan Pemilu, Gembong Warsono.

Gembong mengatakan hal itu mengacu pada sikap Ahok yang sering "menggoda" partai politik melalui ucapan-ucapannya.

"Kenapa dia menggoda partai politik? Rasanya, bagi saya, Ahok udah enggak pede juga sekarang. Percaya dirinya menurun. Karena menurun, dia menggoda-goda partai politik," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (6/6/2016).

Menurut Gembong, alasan logis di balik mulai tidak percaya dirinya Ahok maju melalui jalur independen adalah intensnya komunikasi yang dilakukan sejumlah partai.

Sementara itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Charles Honoris, mengaku, partainya saat ini telah mengantongi beberapa nama hasil survei internal yang akan diusung pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Namun, pilihan paling realistis adalah mendukung Ahok-Djarot kembali dalam pilkada.

"Stok calon dari internal pastinya ada, tetapi langkah paling rasional ya tetap mengusung petahana, yakni Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Tingkat kepuasan publik mereka masih tertinggi, 82,8 persen," kata dia. (ks)