Jokowi Ingin Dana Haji Diinvestasikan ke Infrastruktur Soalnya Sangat Menguntungkan, Katanya

POSMETRO INFO - Presiden Joko Widodo berkeinginan membentuk investasi, dari dana di Badan Pengelola Keuangan Haji yang jumlahnya triliunan, salah satunya adalah dalam bentuk infrastruktur.

"Karena menurut presiden, investasi berbentuk infrastruktur sangat menguntungkan," ujar Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, di Istana Bogor, Jumat (5/6/2015).

Sekedar informasi, akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp73,79 triliun. Bila ditarik sampai tahun 2022, diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp147,67 triliun.

Dengan besaran dana itu, kata Lukman, Jokowi menginginkan dana tersebut harus dikelola dengan baik dengan diisi oleh kalangan profesional, bukan dari orang-orang politik.

"Semua dana haji, dikelola badan keuangan pelaksanaan haji. Soal bentuk investasi apa nanti yang direalisasikan, itu ditangan pengelola. Itu kewengan penuh mereka, nanti dalam bentuk syariah," tuturnya.

Kata dia, siapapun yang akan mengisi BPKH harus profesional dalam menjalankan tugasnya.

"Harus profesional, bukan orang politik. Harus transparan dan akuntabel karena mengelola sangat besar," pungkasnya.(ok)

Mantap ! Menhan Ryamizard Minta Kolonel Pengedar Uang Palsu Dihukum Potong Tangan !

POSMETRO INFO - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akhirnya angkat bicara mengenai adanya oknum TNI AD berpangkat kolonel berinisial AL yang tertangkap mengedarkan uang palsu (Upal). Anggota TNI berpangkat kolonel yang berdinas di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) itu diamankan Bareskrim Polri. 

Menhan menegaskan siapapun yang mengedarkan uang palsu harus ditindak tegas. Bahkan, dia mengusulkan kepada pengedar uang palsu untuk dipotong tangan. 

"Pokoknya yang salah dihukum terserah saja mau dihukum apa. Hukum potong tangan terserah," kata Ryamizard, di Kediaman Megawati Soekarnoputri, Jl Teuku Umar, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (8/06/2016). 

Seperti diketahui, penangkapan terhadap AL berawal ketika Anggota Bareskrim menerima informasi adanya peredaran uang palsu. Kemudian, dilakukan penyamaran sebagai pembeli dan bertransaksi di halaman parkir RS Universitas Kristen Indonesia (UKI) Cawang, Jakarta Timur, pukul 11.50 WIB.

"Penyidik bertransaksi kepada MR, MR menuju AL lalu uang itu ada pada AL," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul.

Martinus mengatakan, 3000 lembar upal pecahan Rp100 ribu tersebut dijual oleh tersangka AL seharga Rp50 juta. "Kualitas upal cukup halus, dilakukan dua cara, printer untukhaluskan dan sablon untuk nunjukin tanda airnya, sehingga sulit untuk dideteksi," katanya.

Saat ini tersangka AL oleh penyidik Bareskrim telah diserahkan kepada Pomdam Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara tersangka MR masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan upal lainnya.  (rn)

Ketika Amplop Undangan Mendagri Ke KPK Bertuliskan " Kepada Yth (KPK) Komisi Perlindungan Korupsi"

POSMETRO INFO - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyatakan dirinya akan memecat petugas yang telah membuat malu Kemendagri karena salah menulis "Komisi Pemberantasan Korupsi" menjadi "Komisi Perlindungan Korupsi."

"Terkait amplop undangan Mendagri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang salah tulis menjadi Komisi Perlindungan Korupsi akan menindak tegas pelakunya. Terkait amplop kepada KPK yang singkatan salah," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (08/06/2016).

Tjahjo menegaskan dirinya telah meminta Sekjen Kemendagri untuk mencari pelakunya. "Sikap saya sebagai Mendagri tegas bahwa siapa yang ketik surat nama lembaga KPK salah /pasti ada unsur kesengajaan, dan kalau benar ada staf yang mengetik sengaja atau tidak sengaja salah, saya sudah minta kepada Sekjen Kemendagri apapun siapapun pegawai tersebut harus langsung diberhentikan dengan tidak hormat," kata Tjahjo.

Disebutkannya, kesalahan tersebut telah membuat malu dirinya dan Kementerian Dalam Negeri. "Karena sudah  mempermalukan Kemendagri dan agar ada efek jera kepada staf lain untuk saling chek richek serta hati-hati terkait isi surat dan mengetik alamat kepada surat keluar kepada siapapun tersebut harus benar. Selama ini tidak pernah salah kenapa tiba-tiba salah. Padahal sudah puluhan surat dikirim ke KPK. Dan Kemendagri akan meminta maaf resmi kepada KPK atas kecerobohan tersebut," kata politisi PDIP itu. (rn)

Hap ! Densus 88 Tangkap Tiga Terduga Teroris di Surabaya

POSMETRO INFO - Tim khusus antiterorisme Mabes Polri, Densus 88, menangkap tiga terduga teroris di Surabaya, Jatim, Rabu (8/6/2016). Mereka juga menemukan bom rakitan serta senjata api di lokasi penangkapan.

Kepolisian sejauh ini masih menyelidiki keterkaitan tiga orang tersebut dengan jaringan teroris, kata pejabat Polda Jawa Timur

"Tadi ada kegiatan Densus 88 Mabes Polri yang menangkap terduga teroris di Surabaya. Tersangkanya ada tiga," kata Kepala bidang humas Polda Jatim, Kombes polisi Prabowo Argo Yuwono kepada para wartawan.

Dari lokasi penangkapan, polisi melakukan penggeledahan dan menyita bom rakitan dan senapan rakitan laras panjang dan pendek. "Sekarang sedang didalami oleh penyidik," tambah Prabowo.

Mereka ditangkap di sebuah kamar kos di Jalan Lebak Timur 3D/18, Tambak Sari, Surabaya.

Seorang anggota keluarga dari salah seorang terduga mengaku tidak tahu-menahu tentang aktivitasnya yang dikaitkan dengan tindakan terorisme, seperti dilaporkan Kantor berita Antara.

"Adik saya baru seminggu di Surabaya dari Makassar dan saya tidak tahu kalau terjadi penggeledahan," kata Ani, adik salah-seorang terduga, seperti dikutip Antara. (ts)

Menhan: Geng Motor Itu Dihabisin Saja

POSMETRO INFO - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu meminta aparat menangkap dan menindak tegas semua anggota geng motor yang meresahkan warga.

Hal tersebut dikatakan Ryamizard menyusul terbunuhnya seorang prajurit TNI akibat dianiaya oleh gerombolan bermotor di Jalan Rajawali, Kota Bandung, Minggu (5/6/2016) dini hari.

"Harus ditangkap semua itu," kata Ryamizard ditemui usai menghadiri peringatan 1000 hari meninggalnya Taufik Kiemas di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (8/6/2016).

Pihaknya tak mentolerir keberadaan kelompok-kelompok yang meresahkan warga.

"Geng-geng itu dihabisin saja. Enggak boleh tuh. Meresahkan," kata dia.

Sebelumnya dikabarkan geng motor di Kota Bandung kembali menelan korban jiwa. Kali ini korbannya adalah Pratu Galang, anggota prajurit TNI AD.

Korban meninggal dunia setelah mendapat luka tikaman senjata tajam di tubuhnya.

Setelah menganiaya Pratu Galang, para pelaku langsung melarikan diri. Sedangkan, korban yang mengalami luka parah dibawa oleh beberapa saksi ke RS Dustira, Kota Cimahi.

Sekitar pukul 04.00 WIB, korban tiba di rumah sakit dan sekitar pukul 07.00 WIB menjalani operasi pada luka yang dideritanya.

Namun, nyawa korban tak tertolong dan korban meninggal sekitar pukul 10.00 WIB.

Sebelum peristiwa penganiayaan, korban bersama rekan-rekannya di klub motor CB berkumpul sambil minum kopi di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung. Usai berkumpul, mereka bubar sekitar pukul 01.30 WIB.

Kasus penganiayaan tersebut kini ditangani jajaran Polrestabes Bandung dibantu Polda Jabar.(ts) 

Astaga ! Menteri Dagang Anggap TKI Tak Lebih Sekedar Barang Dagangan Dalam Praktek Ekspor Lecehkan Pancasila !

POSMETRO INFO - Menteri Perdagangan, Thomas Lembong harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya TKI dan keluarga, atas pernyataannya.

Begitu dikatakan anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, dalam surat elektronik yang dikirim ke redaksi, Rabu (8/6) malam.

Lembong, dalam acara Rakernas Kadin di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia tidak melulu ekspor barang. "Kita mesti melebarkan definisi ekspor untuk juga ekspor orang. Remitensi TKI kita selama ini USD 10 M per tahun, kalau digolongkan ke jasa ekspor maka bisa jadi ekspor terbesar ketiga di sektor non-migas."

Rieke sudah mengkonfirmasi langsung ke Lembong dalam rapat kerja yang diselenggarakan di Senayan, siang tadi. Lembong mengakuinya.

"Menteri Perdagangan, Thomas Lembong telah menganggap rakyat yang bekerja sebagai TKI tak lebih sekedar barang dagangan dalam praktek ekspor," terang Rieke.

Dia tekankan, pernyataan Lembong secara tak langsung telah menganggap rakyat yang bekerja sebagai TKI tak lebih sekedar barang dagangan dalam praktek ekspor.

"Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Paradigma berpikir tersebut jelas sesat pikir karena artinya pengiriman TKI mendorong perdagangan manusia," tekan politisi nyaring PDIP ini.

"Praktek human trafficking adalah kejahatan kemanusiaan yang menjadi perlawanan bersama dunia. Jika seorang menteri menyatakan hal seperti itu, maka dapat diasumsikan pemerintah melegalkan dan mendorong perdagangan manusia."

Dia mewanti-wanti Lembong, pengiriman TKI tidak dapat disamakan dengan ekspor barang. Dalam postur anggaran pun, pos remitens TKI berada pada pos berbeda dengan devisa hasil ekspor barang.

"Kalau pun terjadi pengiriman rakyat untuk bekerja di luar negeri tidak bisa dipandang sebagai semata keuntungan ekonomi layaknya ekspor impor barang," demikian Rieke Diah. (rm)

Pedagang : "Beli Saja di TV kalau Harga Daging Sapi Rp 80.000 Per Kilogram"

POSMETRO INFO - Rencana pemerintah mengimpor daging sapi untuk menekan harga daging sapi di pasaran sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, konsumen ternyata cenderung lebih memilih daging lokal ketimbang daging impor kendati harganya mahal.

Hal ini setidaknya diakui oleh para pedagang sendiri. Suwarni, pedagang daging di pasar Babadan, Ungaran, Kabupaten Semarang, mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kualitas daging sapi impor tak sebagus daging lokal. Hal itu tampak dari kesegaran daging.

Beli Saja di TV kalau Harga Daging Sapi Rp 80.000 Per Kilogram

"Daging impor di sini tidak laku. Meskipun murah, pembeli jarang yang mau. Kata pembeli, rasanya lain, dagingnya juga tidak bagus," kata Suwarni, Selasa (7/6/2016).

Dijelaskan, saat ini harga daging sapi lokal sekitar Rp 105.000 hingga Rp 110.000 per kilogram, sedangkan daging impor saat ini belum masuk ke pasaran Semarang.

Soal tingginya harga daging memang diakui Suwarni kerap dikeluhkan oleh para konsumen. Kebanyakan pembeli menanyakan kebenaran pemberitaan turunnya harga daging sapi pada kisaran Rp 80.000 per kilogram.

Konsumen berdalih melihat berita soal turunnya harga daging di sejumlah stasiun televisi.

"Lha saya tinggal bilang toh, ya sana beli saja di TV kalau dapat daging (sapi) harga Rp 80.000," ketusnya.

Meski demikian, Suwarni juga berharap harga daging tidak semahal seperti saat ini. Sebab, tingginya harga daging membuat omzet penjualannya menurun drastis.

"Tidak seramai tahun lalu," katanya.

Sementara itu, Bupati Semarang Mundjirin menilai, langkah pemerintah membuka keran impor daging sapi merupakan upaya yang baik guna meringankan beban belanja konsumen. Pihaknya berharap, kebijakan tersebut mendapat dukungan para pelaku usaha terkait.

"(Tapi) jangan sampai ada yang menimbun-nimbun komoditas. Daging bisa juga ditimbun, ya toh? Dimasukkan ke kulkas dan sebagainya," ucapnya. (bb)

Kwik Kian Gie: Menghina Rizal Ramli, Sofjan Wanandi Cocock Jadi Presiden Republik Pisang

POSMETRO INFO - Pernyataan Kepala Staf Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, menuai tanggapan dari mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Kwik Kian Gie. 

Sofjan mengatakan bahwa Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli melawan kebijakan Jokowi terkait dengan proyek 35.000 megawatt listrik. Sofjan juga meminta agar Rizal Ramli ditertibkan, sebab bila tidak ditertibkan maka Indonesia akan menjadi Banana Republic.

"Ini namanya menghina Rizal Ramli, menghina juga Presiden Jokowi. Maka saya tulis di facebook pada Sofjan Wanandi," kata Kwik Kian Gie kepada Kantor Berita Politik RMOL bebrapa saat lalu (Kamis, 10/9).

Komentar Pedas KWIK KIAN GIE  Jokowi dan Rizal Ramli Cocok Jadi PRESIDEN REPUBLIK PISANG

Di facebook, Kwik menulis: "Wahai Sofyan Wanandi, anda itu Kepala Staf Wakil Presiden. Kalau lantas ikut-ikutan marah tentang sikap dan tindakan Menko Rizal Ramli, marah kepada Presiden yang membiarkan keputusannya tentang proyek 35.000 megawatt listrik dikoreksi oleh Menko-nya, terus menyebut Republik ini menjadi Banana Republic atau Republik Pisang, bukankah anda yang menjadikan RI menjadi Republik Pisang."

Kwik menjelaskan bahwa Republik Pisang itu adalah gambaran negara yang sangat primitif dan bisa dikatakan tidak ada pemerintahan sama sekali. Kehidupan rakyatnya sehari-hari hanya makan pisang saja.

"Makanya saya juga bilang di facebook, kalau sudah Republik Pisang, yang paling cocok menjadi Presiden memang Sofyan Wanandi," ungkap Kwik. 

Dan karena itu juga Kwik, menyumbang lagu Banana Boat yang dinanyikan Harry Belafonte asal Jamaica. (rm)

Presiden Jokowi Bermimpi Transportasi Serba Modern di Indonesia

POSMETRO INFO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan ingin mengubah infrastruktur transportasi terutama di kota-kota besar di Indonesia menjadi lebih modern dan sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kita ingin mengubah semuanya tapi sekali lagi penentuan trase nantinya harus bisa menggabungkan, mengintegrasikan moda transportasi yang sudah ada," kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Terbatas dengan Topik Infrastruktur Transportasi di Jabodetabek yang digelar di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (8/06/2016).

Menurut dia, sudah saatnya infrastruktur transportasi di Indonesia memenuhi tiga hal yang menjadi fokus pemerintahannya dalam pembangunan infrastruktur transportasi.

Tiga hal yang dimaksud yakni yang pertama konektivitas, integrasi antar moda transportasi, dan modernisasi.

"Yang pertama tadi konektivitas antar daerah antar wilayah sudah terhubung dan mendorong pergerakan ekonomi bisa lebih efisien, menurunkan biaya logistik dan transportasi sehingga daya saing kita menjadi lebih baik," katanya.

Hal kedua yakni berkaitan dengan integrasi antar moda transportasi yang menurut Presiden sangat penting.

"Kalau bisa sambung antar pesawat dengan kereta api, dengan MRT, dengan LRT, dengan bus dengan pelabuhan akan sangat lebih baik tapi saya kira ini sudah di dalam perencanaannya saya pastikan ini juga sudah dimasukkan," katanya.

Kemudian, kata dia, hal yang berkaitan dengan modernisasi sarana dan prasarana transportasi.

Ia berpendapat, Indonesia memang sudah saatnya membangun bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal yang semakin modern dengan kapasitas sesuai yang diinginkan oleh masyarakat termasuk upaya untuk memperlebar dan memperluas terminal, dermaga, maupun runway.

"Dan modernisasi ini menyangkut semuanya baik yang berkaitan dengan kereta api, dengan bus, dengan kapal laut demi keamanan dan kenyamanan penumpang," katanya. (rn)

Demokrat Ke Menteri Yuddy : Instruksi Jokowi yang Berubah-rubah Atau Pak Menteri Yang Tidak Konsisten

POSMETRO INFO - Komisi II DPR mencap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanPAN RB) Yuddy Chrisnandi telah membuat gaduh publik dengan melempar wacana rasionalisasi 1 juta PNS.

"Suatu masih mentah jangan dibawa ke media. Ini membuat kontroversi dan keresahan masyarakat. Banyak orang terganggu puasanya karena yang dipikiran pemecatan rasionalisasi," kata anggota Komisi II DPR RI, Amran, dalam rapat kerja dengan MenPAN RB, Yuddy Chrisnandi di Gedung DPR RI, Rabu (08/6/2016).

Amran juga mempertanyakan payung hukum rasionalisasi 1 juta PNS tersebut. "Ada gak payung hukumnya? Atau dibuat rencana dulu baru payung hukum? Apakah sudah dilakukan pemetaan? Lakukan lah pemetaan jumlah PNS," cecar politikus PAN itu.

Sementara itu, anggota Komisi II lainnya Fandi Utomo juga mempertanyakan langkah Yuddy melempar wacana pemangkasan PNS yang malah berujung bisa mempermalukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini instruksi Presiden yang berubah-ubah atau Pak Menteri yang tidak konsisten," tuding anggota Fraksi Demokrat itu

Fandi menyebutkan, ketidakkonsistenan Yuddy adalah ketika berjanji untuk mengangkat tenaga honorer K2 pada Desember 2015. "Kok malah sekarang mengurangi PNS," tandas dia. (rn)

Hebat , Harga Sayur Pun Sekarang Jungkir Balik 100%

POSMETRO INFO - Harga komoditas sayuran di Kota Sukabumi, Jawa Barat yang dijual di pasar tradisional pada pekan pertama Ramadhan ini harganya melonjak hingga 100 persen.

"Pelonjakan harga sayuran ini mulai terjadi beberapa hari sebelum Ramadhan, hampir seluruh jenis sayuran harganya naik," kata salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pelita, Nani di Sukabumi, Rabu (8/6/2016).

Adapun jenis sayuran yang naik seperti kentang yang awalnya hanya Rp9 ribu/kg saat ini harganya menjadi Rp18 ribu/kg, kemudian wortel naik dari Rp10 ribu/kg menjadi Rp20 ribu/kg dan bawang merah kini dijual Rp45 ribu/kg yang awalnya hanya Rp25 ribu hingga Rp30 ribu setiap kilogramnya.

Ia mengatakan kenaikan harga sayuran ini disebabkan oleh tingginya permintaan dari warga/konsumen yang biasanya terjadi pada awal atau pekan pertama Ramadhan dan pekan kedua hingga ketiga Ramadhan permintaan pasar menurun sehingga harga terkoreksi turun.

Mimih Esih yang juga pedagang sayuran di Pasar Pelita mengatakan walaupun harga mahal, tetapi masyarakat tetap membelinya, bahkan untuk memenuhi permintaan kami kerap membongkar persediaan," kata .

Selain harga sayuran, harga kebutuhan pokok lainnya seperto telur ayam dijual seharga Rp22.500 hingga Rp23 ribu setiap kilogramnya yang awalnya hanya Rp20 ribu/kg. Selanjutnya harga adalah gula pasir yang kini dijual Rp 16.500/kg yang sebelumnya hanya Rp112 ribu hingga Rp13 ribu setiap kilogramnya.

Sementara itu, Seketaris Daerah Kota Sukabumi, Hanafie Zein mengatakan kenaikan harga sayuran dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya masih bisa dikatakan wajar dan yang terpenting persediaan terpenuhi. Walaupun harus diakui harganya saat ini tinggi, tapi masih terjangkau oleh warga.

Untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok ini, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan operasi pasar murah khususya daging sapi yang instruksi Presiden RI harganya harus Rp80 ribu/kg.

"Selain menunggu operasi pasar murah yang diselenggaran pemerintah pusat, dalam waktu dekat kami juga akan menggelar Bazar Sembako Murah yang akan diselenggaran di tujuh kecamatan," katanya. (ts)

Ahli Hukum: Pencabutan Tap MPRS No XXXIII/1967 Hapus Stigma Bung Karno Terlibat PKI !

POSMETRO INFO - Apa yang disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengenai Pencabutan Tap MPRS No XXXIII/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno dinilai masuk akal. Penghapusan Tap itu dengan alasan apapun akan menghapus stigma Sukarno atau Bung Karno terlibat PKI.

Dalam konsideran Tap MPR tersebut disebutkan Bung Karno melindungi tokoh-tokoh peristiwa G30S/PKI tahun 1965.

"Pencabutan Tap MPRS itu diperlukan karena bentuknya menuduh Bung Karno terlibat tanpa pernah ada proses peradilannya," jelas pengamat hukum tata negara Universitas Andalas Padang, Feri Amsari, Rabu (8/6/2016).

Menurut Feri, dalam kebiasaan ketatanegaraan, penghormatan terhadap presiden yang telah tiada biasa dilakukan.

"Masak kita dikalahkan kisah masa lalu. Pencabutan itu untuk membenahi stigma tersebut," tegas Feri.

Bung Karno sendiri sudah dianugerahi gelar pahlawan. Kemudian juga buah pemikirannya Pancasila diakui negara, lewat Perppu kelahiran Pancasila 1 Juni. (dtk)

" Menteri Yuddy Ingin PHK 1 Juta PNS ? Kenapa Ga Menteri Yuddy Aja Yang Pensiun Dini ?"

POSMETRO INFO - PDI Perjuangan menolak rencana Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mem-PHK satu juta PNS melalui skema pensiun dini. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini justru meminta Yuddy lah yang harus pensiun dini.

"Kenapa tidak dibalik. Kalau Kemenpan dan jajarannya nggak bisa membina dan melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, ya pensiun dini saja," tegas

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (7/6/2016).

Arteria menilai kebijakan yang dilontarkan oleh Yuddy tidak terpola panjang. Apalagi, katanya, ia telah mengecek belum ada program pensiun dini dalam program Kemenpan di 2016.

"Kok ada kebijakan di luar program? Kok nggak membahas dulu dengan DPR? Ini satu juta orang, belum bicara anak, istri, suami, ayah, ibu kakek, nenek, dan cucu? Kalau dikerjakan saya pastikan goncang ini republik," katanya.

Arteria mengingatkan Yuddy, bahwa Indonesia justru tengah krisis tenaga aparatur, kekurangan guru, tenaga medis dan pelayanan lainnya. Indonesia juga masih dihadapkan pada permasalahan pekerja honorer yang tidak kunjung selesai.

"Kasihan Pak Jokowi, di tengah kerja keras beliau dalam meyakinkan publik, justru terdistorsi dengan pernyataan atau kebijakan pembantunya (Menpan) yang kontraproduktif. Saya ingatkan Menpan untuk menjadi bagian dan tegak lurus dengan kebijakan presiden," tegasnya.  (ts)

Angka Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Mengecewakan

POSMETRO INFO - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintahan Jokowi sebesar 4,92% mengecewakan.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah mematok angka pertumbuhan di atas itu dengan catatan juga angka pertumbuhan harus realistis.

“Pemerintah dapat mematok angka pertumbuhan secara lebih realistis, jangan juga memasang tingkat pertumbuhan yang tinggi sampai 5.3%, sementara realisasi pertumbuhan pada triwulan 1 Tahun 2016 hanya 4.92% dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha,” kata eks Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (09/06/2016).

Padahal kata dia, secara logika, ketika postur APBN-P berkurang, mestinya prestasi pertumbuhan juga akan ikut terpengaruh.

“Pelaku UMKM tidak terlalu peduli urusan begini. Buat mereka yang penting bisa makan, ekonomi sudah bergulir dengan selayaknya di angka kurang lebih sampai 5,0 persen. Jadi pemerintah suruh kerja dong. Masa 1 persen enggak bisa, Jadi pertumbuhan 5.1% dianggap cukup realistis,” jelasnya.

Menurutnya, pertumbuhan yang baik dan ideal seharusnya di-drive oleh investasi, ekspor, dan impor. Namun faktanya, kata dia, saat ini posisi ekspor dan impor mengalami pertumbuhan negatif akibat masih lemahnya harga komoditas dan permintaan.

“Kondisi kita saat ini di-drive sebagian besar oleh konsumsi rumah tangga, yang salah satu drivenya diberikan oleh pemerintah, ini menandakan konsumsi rumah tangga tumbuh moderat akibat lemahnya aktivitas ekonomi,” ungkap Legislator asal Sukabumi Jawa Barat ini.

Menurutnya, untuk mengukur seberapa jauh angka pertumbuhan ekonomi ini tercapai, pemerintah tak perlu repot-repot.

“Sebetulnya gampang melihat pertumbuhan. Lihat saja dari penyerapan tenaga kerja, dan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Karena dari target pembangunan 2016 tentang tingkat pengangguran terbuka sebelumnya 5,2%-5.5% berubah menjadi 5.4%-5.7%, dengan kenaikan tingkat kemiskinan dari 9%-10% menjadi 10.0%-10.6%,” ungkap dia. (ij)

Mantan Wagub DKI Tantang KPK untuk Tidak Membadut Soal Ahok, Berani ?

POSMETRO INFO - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan, dalam waktu dua pekan ke depan KPK akan membuat “kejutan” atas kasus korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW).

Terkait pernyataan pihak KPK itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengingatkan KPK untuk fokus memperjelas status kasus RSSW, tindak pidana korupsi (tipikor) atau bukan tipikor.

“(Kejutan) sesuatu yang belum pernah disampaikan. Artinya, bukan mengulang lagi seperti rangkaian membentuk Satgas sampai mencari niat jahat. Kegiatan tersebut sudah lewat,” tegas Prijanto (07/06).

Menurut Prijanto, tebakan yang paling pas dan ditunggu adalah pernyataan akhir Ketua KPK, bahwa ‘kasus RSSW masuk Tipikor atau bukan Tipikor’.

“Sudah saatnya Ketua KPK menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Jika tebakan ini benar, itu bener-bener pernyataan kejutan. Artinya, KPK sudah bisa menyelesaikan tahapan kewajibannya dan memiliki sikap berani mati untuk mengumumkan,” tantang Prijanto.

Prijanto menegaskan, ada opini yang berkembang, bahwa akhir dari penyelidikan, KPK akan menyatakan kasus RSSW bukan Tipikor. “Itulah tebakan yang berkembang di kelompok masyarakat baik pro maupun kontra. Jika RSSW bukan tipikor, apakah ini kejutan?” kata Prijanto.

Kata Prijanto, jika hal itu benar, tentu pernyataan akan membuat kejuatan itu sebenarnya bukanlah kejutan. Karena sudah diperkirakan kedua belah pihak. Bagi yang berharap kasus RSSW bukan Tipikor, jelas biasa-biasa saja karena sudah meyakininya. “Apakah yakin karena berdasarkan logika hukum, yang benar menurut mereka, atau yakin akan kekuatan yang telah mereka mainkan terhadap kasus tersebut,” tegas Prijanto.

Untuk itu, kata Prijanto, pernyataan atau pengumuman Ketua KPK yang bisa mengejutkan semua pihak, adalah jika kasus RSSW dinyatakan sebagai Tipikor.

“Di luar itu, bukanlah kejutan. Bahkan bisa jadi disebut pernyataan ‘lucu-lucuan’. Tudingan masyarakat ‘KPK sebagai badut’ pun tak terelakkan. Kepanjangan KPK pun berubah ‘Komisi Perlindungan Koruptor’ yang memuakkan, bisa saja terjadi,” pungkas Prijanto. (ij)

Harga Tak Kunjung Jungkir Balik ,Jokowi: Nanti Kalau Harga Udah Sesuai Yang Di Inginkan Baru Saya Ke Pasar

POSMETRO INFO - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mematok harga daging sapi harus turun menyentuh angka Rp 80.000 per kilogram di tingkat eceran saat Ramadan. Guna mendorong capaian target tersebut, pemerintah membuka keran impor daging sapi sebanyak 27.400 ton.

Namun, hingga saat ini harga daging sapi masih berada di atas Rp 100.000 per kilogram di tingkat eceran. Terhadap harga daging yang belum juga turun, Presiden Jokowi mengatakan, butuh waktu untuk bisa menurunkan harga daging sapi, terlebih lagi dalam periode Ramadan.

"Harus dilihat dulu, tak mungkin sehari dua hari turun. Nanti kalau harganya sudah dalam posisi yang kita inginkan, saya ke pasar. Ini kan demand supply, daging belum sampai. Nanti kalau sudah sampai saya ngomong," kata Presiden Jokowi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6).

Presiden Jokowi mengatakan, persoalan pangan di Indonesia, termasuk daging sapi, berkaitan erat dengan perkembangan kebutuhan dan pasokan. Maka dari itu, menurutnya, penting untuk menambah pasokan seperti membuka keran impor.

"Ya memperbanyak supply. Kalau supply tidak naik demand ya tidak cukup. Nanti dilihat," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tak segan akan mencopot menteri maupun pejabat lainnya yang diketahui melarang maupun menghambat upaya membuat harga daging sapi menjadi Rp 80 ribu per kilogram.

"Ada upaya terutama bagi birokrasi yang memberikan perizinan di kementerian tertentu yang mempersulit izin, memperlambat, presiden telah memerintahkan untuk diganti dan dicopot," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta. (nn)

Hadapi Arus Mudik, Pemerintah Jangan Sampai Seperti Keledai Bodoh Yang Mau Jatuh 2 Kali

POSMETRO INFO - Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan pemerintah agar tidak seperti keledai bodoh yang jatuh kedua kalinya pada lobang yang sama saat menghadapi musim mudik jelang Hari Raya Idul Fitri yang sudah di ambang pintu.

Apalagi, musim mudik bukan peristiwa yang mendadak atau tiba-tiba turun langit. Tetapi sudah terjadwal dan setiap tahun akan terjadi.

Sehingga pemerintah cukup waktu mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran (Kamseltibcar) lalu intas pada musim mudik. Termasuk rencana yang akan dilakukan sebagai solusi, ketika permasalahan muncul dilapangan.

"Setiap tahun, permasalahan utama pada musim mudik adalah soal kelancaran dan keselamatan, baik pengguna jalan raya, transportasi laut maupun udara. Pemerintah harus lebih kreatif, sehingga tidak seperti keledai yang jatuh kedua kalinya pada lobang yang sama," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Senin (6/6).

Karena itu dia mengingatkan seluruh instansi terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sudah menyiapkan program sebagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang potensi muncul di lapangan.

"Sangat tidak elok, kalau setiap musim mudik, kita mengalami permasalahan yang sama," tegasnya mengingatkan. (nn)

Ealah ! Sekarang Ada Oknum TNI Berpangkat Kolonel Bisnis Uang Palsu, Memalukan !

POSMETRO INFO - Oknum TNI AD berpangkat Kolonel berinisial AL terjaring dalam operasi peredaran uang palsu yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri di halaman parkir Rumah Sakit (RS) Universitas Kristen Indonesia, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (7/6/2016).

Direktur Tipideksus Bareskrim, Brigjen Agung Setya mengatakan, operasi peredaran uang palsu yang dilakukan anggota Subdit Upal menangkap dua tersangka berinisial M dan AL di halaman parkir RS UKI sekitar pukul 11.50 WIB.

"Dilakukan penangkapan terhadap M dengan barang bukti 3000 lembar upal dengan pecahan Rp100 ribu yang diakui milik tersangka A yang berada di TKP (tempat kejadian perkara)," kata Agung ketika dikonfirmasi Rimanews, Selasa (07/6/2016) malam.

Agung mengatakan, saat ditangkap oleh anggota Bareskrim, tersangka AL mengaku sebagai anggota TNI AD, dan benar saja setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan adalah anggota TNI.

"Saudara A anggota TNI selanjutnya diserahkan ke POM TNI. Sementara tersangka M sedang dilakukan pemeriksaan untuk pengembangan," kata Agung.

Berdasarkan informasi, oknum TNI AD tersebut merupakan pejabat yang berdinas di Kementerian Pertahanan RI. Saat ditangkap, tersangka memakai seragam TNI. (rn)

Di Tudingan Lindungi Ahok, KPK : Belum Nemu 2 Alat Bukti

POSMETRO INFO - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan membantah tudingan bahwa dirinya melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) dalam kasus RS Sumber Waras dan Raperda Reklamasi.

Terkait dua kasus tersebut, Basaria menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan KPK dalam proses penyidikan, pertama yakni menerima laporan dari masyarakat. Kemudian, direktorat pengaduan masyarakat menentukan apakah aduan tersebut terdapat tindak pidana korupsi atau tidak.

Dia menuturkan bahwa belum ada dua alat bukti yang dapat menjerat Ahok untuk kedua kasus tersebut. "Sepanjang 2 alat bukti belum ditemukan kita tidak punya kewenangan untuk meningkatkan penyidikan kasus apapun itu," kata Basaria di Gedung DPR, Selasa (7/6/2016).

Dia menambahkan, hingga kini penyidik KPK belum bisa menetapkan Ahok sebagai tersangka. "Ya penyedik belum menemukan dua alat bukti tersebut," tandasnya.

Mengenai kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, Basaria mengatakan penyidik hingga sekarang masih mengupayakan pengembangan-pengembangan sampai ditemukan dua alat bukti untuk menetapkan tersangka.

"Kita serahkan ke penyidik aja sampai sekarang mereka masih mengusahakan mengadakan lidik dan masih mengadakan pengembangan pengembangan sampai ditemukan nanti dua alat bukti baru akan ditingkatkan ke penyidikan tapi sampai saat ini belum," tandasnya.(rn)

Fahri Hamzah: Harga Pangan Naik Bukti Tak Becusnya Menteri Jokowi

POSMETRO INFO - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, meningkatnya harga kebutuhan pokok seperti daging sapi, telur ayam, dan sayuran merupakan bentuk ketidaksanggupan menteri-menteri Kabinet Kerja I untuk menjalankan tugas-tugasnya. Seharusnya, kenaikan harga barang pokok ini sudah bisa diantisipasi sebelum memasuki bulan Ramadan.

"Dilema ini seharusnya tidak terjadi lagi. Faktanya terjadi pasti kapasitas negara kurang baik. Kementerian mengurusi produksi kurang kompeten, kementerian perdagangan kurang kompeten, dan lembaga yang menjaga stok kurang kompeten," ujar Fahri di komplek parlemen, Selasa (7/6).

Untuk itu, dia mendesak agar Menko Perekonomian Darmin Nasution segera membahas masalah ini dan mampu menekan harga barang pokok. Dia pun menyayangkan, masalah ini selalu berulang setiap tahunnya.

"Sebetulnya tugas negara itu kan paling penting , menghindari apa yang rutin. Maksudnya kita mengorganisir lembaga negara itu supaya apa yang rutin terjadi itu tidak terjadi lagi," kata dia.

Fahri menambahkan, adanya permainan pasar untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Sebab, kenaikan harga bahan pokok di pasaran bisa mencapai lebih dari 50 persen.

"UU tentang persaingan usaha, dan yang relevan agar permainan itu tidak terjadi. Persingkat sudah lengkap. Dari sisi produsen, pemerintah mengkontrol, dari sisi perdagangan pemerintah menjaga," pungkas dia. (ma)