Pedagang : "Beli Saja di TV kalau Harga Daging Sapi Rp 80.000 Per Kilogram"

POSMETRO INFO - Rencana pemerintah mengimpor daging sapi untuk menekan harga daging sapi di pasaran sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, konsumen ternyata cenderung lebih memilih daging lokal ketimbang daging impor kendati harganya mahal.

Hal ini setidaknya diakui oleh para pedagang sendiri. Suwarni, pedagang daging di pasar Babadan, Ungaran, Kabupaten Semarang, mengatakan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kualitas daging sapi impor tak sebagus daging lokal. Hal itu tampak dari kesegaran daging.

Beli Saja di TV kalau Harga Daging Sapi Rp 80.000 Per Kilogram

"Daging impor di sini tidak laku. Meskipun murah, pembeli jarang yang mau. Kata pembeli, rasanya lain, dagingnya juga tidak bagus," kata Suwarni, Selasa (7/6/2016).

Dijelaskan, saat ini harga daging sapi lokal sekitar Rp 105.000 hingga Rp 110.000 per kilogram, sedangkan daging impor saat ini belum masuk ke pasaran Semarang.

Soal tingginya harga daging memang diakui Suwarni kerap dikeluhkan oleh para konsumen. Kebanyakan pembeli menanyakan kebenaran pemberitaan turunnya harga daging sapi pada kisaran Rp 80.000 per kilogram.

Konsumen berdalih melihat berita soal turunnya harga daging di sejumlah stasiun televisi.

"Lha saya tinggal bilang toh, ya sana beli saja di TV kalau dapat daging (sapi) harga Rp 80.000," ketusnya.

Meski demikian, Suwarni juga berharap harga daging tidak semahal seperti saat ini. Sebab, tingginya harga daging membuat omzet penjualannya menurun drastis.

"Tidak seramai tahun lalu," katanya.

Sementara itu, Bupati Semarang Mundjirin menilai, langkah pemerintah membuka keran impor daging sapi merupakan upaya yang baik guna meringankan beban belanja konsumen. Pihaknya berharap, kebijakan tersebut mendapat dukungan para pelaku usaha terkait.

"(Tapi) jangan sampai ada yang menimbun-nimbun komoditas. Daging bisa juga ditimbun, ya toh? Dimasukkan ke kulkas dan sebagainya," ucapnya. (bb)

Hebat , Harga Sayur Pun Sekarang Jungkir Balik 100%

POSMETRO INFO - Harga komoditas sayuran di Kota Sukabumi, Jawa Barat yang dijual di pasar tradisional pada pekan pertama Ramadhan ini harganya melonjak hingga 100 persen.

"Pelonjakan harga sayuran ini mulai terjadi beberapa hari sebelum Ramadhan, hampir seluruh jenis sayuran harganya naik," kata salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pelita, Nani di Sukabumi, Rabu (8/6/2016).

Adapun jenis sayuran yang naik seperti kentang yang awalnya hanya Rp9 ribu/kg saat ini harganya menjadi Rp18 ribu/kg, kemudian wortel naik dari Rp10 ribu/kg menjadi Rp20 ribu/kg dan bawang merah kini dijual Rp45 ribu/kg yang awalnya hanya Rp25 ribu hingga Rp30 ribu setiap kilogramnya.

Ia mengatakan kenaikan harga sayuran ini disebabkan oleh tingginya permintaan dari warga/konsumen yang biasanya terjadi pada awal atau pekan pertama Ramadhan dan pekan kedua hingga ketiga Ramadhan permintaan pasar menurun sehingga harga terkoreksi turun.

Mimih Esih yang juga pedagang sayuran di Pasar Pelita mengatakan walaupun harga mahal, tetapi masyarakat tetap membelinya, bahkan untuk memenuhi permintaan kami kerap membongkar persediaan," kata .

Selain harga sayuran, harga kebutuhan pokok lainnya seperto telur ayam dijual seharga Rp22.500 hingga Rp23 ribu setiap kilogramnya yang awalnya hanya Rp20 ribu/kg. Selanjutnya harga adalah gula pasir yang kini dijual Rp 16.500/kg yang sebelumnya hanya Rp112 ribu hingga Rp13 ribu setiap kilogramnya.

Sementara itu, Seketaris Daerah Kota Sukabumi, Hanafie Zein mengatakan kenaikan harga sayuran dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya masih bisa dikatakan wajar dan yang terpenting persediaan terpenuhi. Walaupun harus diakui harganya saat ini tinggi, tapi masih terjangkau oleh warga.

Untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok ini, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melakukan operasi pasar murah khususya daging sapi yang instruksi Presiden RI harganya harus Rp80 ribu/kg.

"Selain menunggu operasi pasar murah yang diselenggaran pemerintah pusat, dalam waktu dekat kami juga akan menggelar Bazar Sembako Murah yang akan diselenggaran di tujuh kecamatan," katanya. (ts)

Alamak Sedap Kali ! Bonus Tahunan Komisaris Bank Mandiri Capai Rp 6,8 M

POSMETRO INFO - Ingin tahu besaran bonus tahunan atau tantiem komisaris Bank Mandiri? Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, anggota komisaris bank plat merah ini mendapatkan tantiem sebesar Rp 6.849.480.388.

Jumlah sebesar itu yang diterima langsung dalam rekening salah satu komisaris Bank Mandiri berinisial AA. Tantiem sebesar itu diterima berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan tahun buku 2014 tanggal 15 Maret 2015.

Artinya, bonus tahunan yang diterima pada pertengahan tahun 2015 adalah untuk keuntungan perusahaan tahun 2014. Besaran itu adalah jatah untuk AA yang tercatat sebagai Komisaris Independen pada bank plat merah tersebut.

Besar kemungkinan nilai yang diterima Komisaris Utama maupun Wakil Komisaris Utama lebih besar lagi. Sedangkan untuk direksi juga jauh lebih besar lagi. Besaran tantiem berpotensi lebih besar jika keuntungan perusahaan juga makin besar.

Berapakah tantiem yang diterima tahun ini untuk keuntungan perusahaan 2015? Besar kemungkinan lebih besar lagi. Tantiem adalah penerimaan komisaris dan direksi diluar gaji dan berbagai fasilitas lain yang diterima dari perusahaan. (ts)

Siap-siap Listrik Naik Lagi, Subsidi Listrik Bakal Dicabut Tahun Ini.

POSMETRO INFO - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pencabutan subsidi listrik untuk pengguna 900 Volt Ampere (VA) akan dilakukan tahun ini. Draft rencana pencabutan subsidi yang dinilai tak tepat sasaran itu sudah diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Secara proses kita menyampaikan informasi itu kepada pihak kantor Presiden dan sedang menunggu rapat terbatas untuk menyelesaikan," ujar Menteri ESDM Sudirman Said, ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6/2016).

Meski dipastikan pencabutan subsidi listrik tahun ini, namun pemerintah tetap melihat waktu yang tepat. Ini dilakukan agar tidak langsung memberatkan masyarakat secara tiba-tiba. Apabila pencabutan subsidi listrik dilakukan tanpa mempertimbangkan secara matang, tentu memberikan beban bagi masyarakat.

"(Pencabutan subsidi listriknya) harus tahun ini. Tapi kita akan lihat waktunya supaya tidak memberatkan masyarakat," pungkas Sudirman.

Seperti diketahui, pencabutan subsidi listrik didasari pada hasil data koordinasi antara PLN dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Hasilnya, ada 18 juta rumah tangga pengguna listrik 900 VA yang tidak layak subsidi.

Alokasi subsidi listrik dalam APBN 2016 diketahui sebesar Rp38,39 triliun. Angka ini merosot dibandingkan dengan subsidi 2015 sebesar Rp56 triliun. Sebab, anggaran mengasumsikan subsidi listrik sebagian pelanggan 900 VA sudah dicabut.[metrotv]

Angka Pertumbuhan Ekonomi Pemerintahan Jokowi Mengecewakan

POSMETRO INFO - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai pemerintahan Jokowi sebesar 4,92% mengecewakan.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah mematok angka pertumbuhan di atas itu dengan catatan juga angka pertumbuhan harus realistis.

“Pemerintah dapat mematok angka pertumbuhan secara lebih realistis, jangan juga memasang tingkat pertumbuhan yang tinggi sampai 5.3%, sementara realisasi pertumbuhan pada triwulan 1 Tahun 2016 hanya 4.92% dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha,” kata eks Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (09/06/2016).

Padahal kata dia, secara logika, ketika postur APBN-P berkurang, mestinya prestasi pertumbuhan juga akan ikut terpengaruh.

“Pelaku UMKM tidak terlalu peduli urusan begini. Buat mereka yang penting bisa makan, ekonomi sudah bergulir dengan selayaknya di angka kurang lebih sampai 5,0 persen. Jadi pemerintah suruh kerja dong. Masa 1 persen enggak bisa, Jadi pertumbuhan 5.1% dianggap cukup realistis,” jelasnya.

Menurutnya, pertumbuhan yang baik dan ideal seharusnya di-drive oleh investasi, ekspor, dan impor. Namun faktanya, kata dia, saat ini posisi ekspor dan impor mengalami pertumbuhan negatif akibat masih lemahnya harga komoditas dan permintaan.

“Kondisi kita saat ini di-drive sebagian besar oleh konsumsi rumah tangga, yang salah satu drivenya diberikan oleh pemerintah, ini menandakan konsumsi rumah tangga tumbuh moderat akibat lemahnya aktivitas ekonomi,” ungkap Legislator asal Sukabumi Jawa Barat ini.

Menurutnya, untuk mengukur seberapa jauh angka pertumbuhan ekonomi ini tercapai, pemerintah tak perlu repot-repot.

“Sebetulnya gampang melihat pertumbuhan. Lihat saja dari penyerapan tenaga kerja, dan perkembangan kemiskinan di Indonesia. Karena dari target pembangunan 2016 tentang tingkat pengangguran terbuka sebelumnya 5,2%-5.5% berubah menjadi 5.4%-5.7%, dengan kenaikan tingkat kemiskinan dari 9%-10% menjadi 10.0%-10.6%,” ungkap dia. (ij)

Harga Tak Kunjung Jungkir Balik ,Jokowi: Nanti Kalau Harga Udah Sesuai Yang Di Inginkan Baru Saya Ke Pasar

POSMETRO INFO - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mematok harga daging sapi harus turun menyentuh angka Rp 80.000 per kilogram di tingkat eceran saat Ramadan. Guna mendorong capaian target tersebut, pemerintah membuka keran impor daging sapi sebanyak 27.400 ton.

Namun, hingga saat ini harga daging sapi masih berada di atas Rp 100.000 per kilogram di tingkat eceran. Terhadap harga daging yang belum juga turun, Presiden Jokowi mengatakan, butuh waktu untuk bisa menurunkan harga daging sapi, terlebih lagi dalam periode Ramadan.

"Harus dilihat dulu, tak mungkin sehari dua hari turun. Nanti kalau harganya sudah dalam posisi yang kita inginkan, saya ke pasar. Ini kan demand supply, daging belum sampai. Nanti kalau sudah sampai saya ngomong," kata Presiden Jokowi di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6).

Presiden Jokowi mengatakan, persoalan pangan di Indonesia, termasuk daging sapi, berkaitan erat dengan perkembangan kebutuhan dan pasokan. Maka dari itu, menurutnya, penting untuk menambah pasokan seperti membuka keran impor.

"Ya memperbanyak supply. Kalau supply tidak naik demand ya tidak cukup. Nanti dilihat," tutupnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo tak segan akan mencopot menteri maupun pejabat lainnya yang diketahui melarang maupun menghambat upaya membuat harga daging sapi menjadi Rp 80 ribu per kilogram.

"Ada upaya terutama bagi birokrasi yang memberikan perizinan di kementerian tertentu yang mempersulit izin, memperlambat, presiden telah memerintahkan untuk diganti dan dicopot," kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta. (nn)

Setelah Minta Jungkir Balikkan Harga Daging Sekarang Jokowi Pengen Diskon Besar-besaran Setiap Lebaran

POSMETRO INFO - Presiden Joko Widodo menginginkan agar setiap perayaan Lebaran di Indonesia terjadi diskon harga barang secara besar-besaran dan bukan malah sebaliknya terjadi kenaikan harga seperti yang terjadi selama ini.

"Saya hanya membayangkan seperti negara lain, misalnya akhir tahun saat Natal atau Tahun Baru yang justru diskon besar-besaran. Di mana-mana diskon. Mau Idul fitri, saya bayangkan banyak diskon. Harusnya Idul Fitri banyak diskon," kata Jokowi, pada pembukaan Sidang Kabinet Paripurna dengan agenda perkembangan pembahasan APBN Perubahan 2016 dan Laporan Persiapan Hari Raya Idul Fitri 2016 di Istana Kepresidenan, Selasa (7/06/2016).

Kepala Negara mengatakan diskon harga menjelang Idul Fitri pasti bisa terjadi di Indonesia karena hal itu sudah terjadi di negara lain menjelang hari besar keagamaan.

"Tempat lain bisa, kenapa kita gak bisa. Kalau Idul Fitri, malah cepat-cepatan menaikkan harga. Ini yang harus dilakukan perubahan. Saya yakin itu mampu kita lakukan," katanya.

Jokowi mengatakan dampak kenaikan harga barang akan membebani rakyat kecil termasuk petani sebab 82 persen penduduk Indonesia adalah petani yang juga sebagai konsumen beras. Presiden juga mengatakan kenaikan harga menjelang Idul Fitri masih menjadi kebiasaan yang setiap tahun terjadi.

"Harga-harga naik menjelang Idul Fitri. Memang 'demand' juga naik, tapi kalau suplai dikendalikan, digerojok suplai, saya kira tidak terjadi seperti ini," tandas dia. (rn)

Lapok Pak Jokowi, Harga Daging Gak Turun-turun, Jokowi : Nanti Saya ke Pasar.

POSMETRO INFO - Saat Bulan Ramadan, harga daging masih belum bergerak turun dari kisaran Rp 120.000/kg - Rp 125.000/kg di wilayah DKI Jakarta. 

Walaupun pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk membuka keran impor sebanyak 27.000 ton, harga daging belum turun seperti target pemerintah di bawah Rp 80.000/kg.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa kebijakan tersebut memang tidak akan langsung berdampak terhadap harga. Menurut Jokowi, butuh waktu untuk menurunkan harga. 

Meski demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berjanji akan mengecek harga pangan termasuk di antaranya daging sapi dalam beberapa hari ke depan.

"Harus dilihat dulu, nggak mungkin sehari dua hari turun. Nanti saya ke pasar," ujarnya di Gedung Dhanapala, Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (7/6/2016)..

"Ini kan demand supply, daging belum sampai," tegas Jokowi.

Bila dengan kuota impor sekarang tidak terpenuhi, maka pemerintah akan mempersiapkan kebijakan selanjutnya.

"Ya memperbanyak supply. Kan supply dan demand. Kalau supply, tidak naik demand ya tidak cukup. Nanti dilihat," terangnya.[detik]

Hallo Indonesia, Subsidi BBM akan Dipangkas dari Rp 1.000/Liter Jadi Rp 350/Liter

POSMETRO INFO -Pemerintah berencana mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari Rp 1.000/liter menjadi Rp 350/liter dalam APBN-P 2016 yang saat ini tengah dibahas bersama DPR.

Pengurangan subsidi secara bertahap ini diyakini tidak akan berdampak signifikan pada daya beli masyarakat. Sebab, harga solar yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 5.150/liter sudah tidak perlu subsidi sampai Rp 1.000/liter akibat harga minyak dunia di level US$ 50/barel. 

Maka harga solar tak akan naik banyak kalau subsidi dipangkas hingga tinggal Rp 350/liter, bahkan mungkin tak perlu naik.

"Secara faktual di lapangan subsidi BBM sudah turun. Untuk APBN-P 2016, Menkeu usulkan menjadi Rp 350/liter dari Rp 1.000/liter dengan asumsi subsidi lebih tepat sasaran," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Sujatmiko, saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Tujuan pemangkasan subsidi solar ini adalah agar anggaran lebih tepat sasaran, yakni untuk program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sujatmiko mengungkapkan, penghematan dari hasil pemotongan subsidi BBM akan dialihkan untuk program-program lain yang lebih bermanfaat, misalnya Program Indonesia Terang (PIT) untuk melistriki daerah-daerah terpencil, Dana Ketahanan Energi (DKE) untuk pengembangan energi terbarukan, dan menghimpun cadangan BBM strategis.

"Kita kan punya PIT, DKE, SPR (Strategic Petroleum Reserve). Dari solar kan sudah mulai baik supply demand-nya. Subsidinya akan direalokasi ke program yang lebih tepat sasaran, sudah mulai dibahas di Banggar (Badan Anggaran DPR)," paparnya.

Rencananya, dana sebesar Rp 800 miliar dari subsidi solar akan dialihkan ke DKE, dan Rp 800 miliar juga untuk SPR. 

"Ada info awalnya Rp 800 miliar untuk DKE, Rp 800 miliar SPR. Tapi kita belum tahu persis berapa. Minggu-minggu ini Banggar akan putuskan," tutupnya. (dtk)

Jokowi Silahkan Lupakan Kedaulatan Pangan Jika Kesejahteraan Petani Terabaikan

POSMETRO INFO - Ketua Forum Tani Indonesia (Fortani) Wayan Supadno mengatakan, pemerintah belum menunjukan keberpihakan kepada sektor pertanian terutama profesi petani.

Padahal salah satu visi dari pemerintah saat ini adalah menciptakan kedaulatan pangan. 

"Jangan bermimpi bisa mencapai kedaulatan pangan nasional kalau para petani dan peternak kesejahteraannya tidak diperhatikan," kata Wayan, dalam diskusi INDEF, di Jakarta, Senin (6/6/2016).

Wayan menilai, pemerintah sudah seharusnya memberikan dukungan kepada para petani dan meningkatkan kesejahteraan para petani.

Dengan perhatian yang lebih maka petani akan lebih fokus menjalani profesinya sebagai petani dan tidak meninggalkannya.

"Saat harga komoditas anjlok pemerintah tidak membantu petani untuk menjaga agar stabil. Namun saat harga tinggi pemerintah langsung menurunkannya dengan operasi pasar," jelas Wayan.

Menurut Wayan, kondisi tersebut membuat petani meninggalkan profesi yang digeluti.

Dampak dari hal tersebut adalah berkurangnya produksi komoditas pokok dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang berujung pada kebijakan impor komoditas.

Pemerintah harus melahirkan petani muda dan memberikan berbagai insentif untuk mendorong kegiatan pertanian dan peternakan yang berujung pada peningkatan produksi komoditas.

"Lahirkan petani muda yang punya integritas dan semangat yang tinggi, berikan pembiayaan melalui bank pertanian, kalau ada investor baru cetak sawah 500 hektare beri stimulus," tegas Wayan. (ks)

Daging Sapi di Daerah Ini Jungkir balik Jadi Rp160 ribu, Disperindag Angkat Tangan

POSMETRO INFO - Harga daging sapi di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mencapai Rp160 ribu per kilogram atau naik dari harga sebelumnya Rp130 ribu per kilogram.

"Harga daging sapi di atas seratus ribu seperti itu sudah biasa bagi kita. Biar mahal yang penting barangnya ada, kita tidak tahu juga apa penyebab kenaikan harga daging sapi," kata Fitri (28), warga Putussibau, Senin (06/06/2016). 

Fitri mengatakan kenaikan harga daging biasanya terjadi saat puasa, menjelang Idul Fitri dan hari besar keagamaan lainnya seperti Natal.

"Harganya mahal mau diapakan lagi, di sisi lain kita butuhkan. Mau tidak mau ya harus beli," ujar Fitri setengah pasrah.

Hal senada disampaikan Mirna (38) yang mengatakan sebagai pembeli tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi harga kebutuhan pokok itu.

"Kita tidak mungkin marah sama penjual, namun seharusnya pemerintah peduli dengan hal tersebut," katanya.

Mirna khawatir harga daging dan sejumlah barang kebutuhan lainnya terus naik hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri sehingga dia mendesak pemerintah turun langsung ke pasar melihat dan mengontrol harga barang-barang di pasar di wilayah Kapuas Hulu.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kapuas Hulu Petrus Kusnadi mengungkapkan pemerintah daerah memang tidak bisa mengendalikan harga karena pemerintah daerah tidak berwenang untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam mendatangkan daging sapi dari luar baik dari daerah lain maupun luar negeri.

"Kalau pemerintah pusat punya program untuk mendatangkan sapi dari luar, sedangkan daerah tidak ada," kata dia.

Ketua Fraksi Partai Golkar H Wan Taufik pernah menghimbau pedagang di Kapuas Hulu agar tidak memanfaatkan situasi menjelang dan saat hari besar keagamaan.

"Jangan mentang-mentang barang atau daging tersebut dibutuhkan harganyapun semau hati," katanya.

Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu, telah menyatakan untuk membuka kran impor sapi untuk menekan harga daging sapi menjadi Rp80.000 per kilogram dan diharapkan pada minggu pertama bulan Ramadhan nanti, stok daging tersebut dapat segera didistribusikan. (rn)

Uhuk.. Ahok Pengen Ikut Obral Daging Murah Juga Rp39.000, Tapi Ada Syaratnya

POSMETRO INFO - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjual daging sapi bersubsidi dengan harga miring, hanya Rp39.000 per kilogram. Harga jauh dari harga pasaran yang mencapai Rp120 sampai 130 ribu.

Hanya saja, Pemprov DKI memiliki mekanisme tersendiri untuk melakukan penjualan daging murah tersebut. Syaratnya, warga pembeli harus peserta dari Kartu Jakarta Pintar (KJP, Pekerja Harian Lepas (PHL) Pemprov DKIm dan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Pak Gubernur kan ingin transaksinya non tunai. Agar tepat sasaran dan datanya terekam, makanya peruntukannya untuk pemegang KJP, PHL dan PPSU," kata Direktur Utama PT Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma saat dihubungi, Senin (6/06/2016).

Menurut Marina, akan ada 102 ton daging sapi yang akan disiapkan untuk dijual dengan harga Rp39.000 per kilogram. Lokasi penjualannya sendiri hanya akan dilakukan di rumah susun sederhana sewa.

"Agar distribusinya tepat sasaran, maka hanya akan dijual melalui rumah susun," ujar Marina. (rn)

Demokrat: Dari Dulu Bulan Ramadhan Harga Kebutuhan Naik, Tetapi Tak Sejungkir Balik Ini

POSMETRO INFO - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah nyata menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok pada bulan suci Ramadhan.

Dia menilai, harga bahan pokok saat ini sudah terlampau tinggi dan sulit terjangkau oleh masyarakat.

"Sebenarnya, kenaikan harga itu, pada bulan Ramadhan yang dulu-dulu pun naik, tetapi tidak sehebat ini kenaikannya," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Wakil Ketua DPR ini menilai, kementerian terkait, terutama Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pertanian harus bersatu untuk membuat harga pangan stabil kembali.

"Memang dalam hal ini pangan ada institusi kita BUMN Bulog yang pada waktu itu diharapkan untuk bisa menyangga kebutuhan pangan. Namun, memang Bulog kenyataannya tidak bisa bekerja secara maksimal," ucap Agus.

Agus bersama pimpinan DPR lain pada siang ini melakukan kunjungan ke pasar tradisional di Bekasi untuk melihat dan memantau langsung harga bahan pokok, seperti beras, daging ayam, daging sapi, dan bawang. (ks)

Lapor ! Ada 6 Masalah Baru yang di Temukan BPK.

POSMETRO INFO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2015 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam laporan tersebut, ada 6 permasalahan yang ditemukan BPK.

Laporan ini langsung dilakukan oleh Ketua BPK Harry Azhar Aziz. Presiden Jokowi ditemani oleh beberapa orang menteri, di antaranya Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan lainnya.

Harry mengatakan, realisasi pendapatan selama 2015 adalah Rp 1.508,02 triliun atau turun 2,74% dibandingkan 2014 sebesar Rp 1.550,49 triliun. Ini meliputi realisasi perpajakan Rp 1.240,41 atau 83,29% dari anggaran sebesar Rp 1.489,25 triliun.

Sedangkan belanja negara tercatat Rp 1.806,51 triliun atau naik sebesar Rp 29,33 triliun dibandingkan 2014. Defisit anggaran mencapai Rp 298,49 triliun. SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp 24,61 triliun.

"Atas LKPP 2015, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini ini sama dengan opini LKPP 2014," tegas Harry dalam pidatonya di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Ada enam permasalahan yang ditemukan BPK, yakni:

Pertama, ketidakpastian nilai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT PLN (Persero). 

Kedua, pemerintah menetapkan harga jual eceran minyak solar bersubsidi lebih tinggi dari harga dasar termasuk pajak dikurangi subsidi tetap, sehingga membebani konsumen dan menguntungkan badan usaha sebesar Rp 3,19 triliun.

Ketiga, piutang bukan pajak pada kejaksaan RI sebesar Rp 1,82 triliun dari uang pengganti perkara tindak pidana korupsi pada Kementerian ESDM sebesar Rp 33,94 miliar dan US$ 206,84 juta dari iuran tetap, royalti, dan penjualan hasil tambang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Selain itu, sebesar Rp 101,34 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi bayar kepada wajib pajak.

Keempat, persediaan pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp 2,49 triliun belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan, konsolidasi, dan rekonsiliasi Barang Milik Negara yang memadai. Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Pertanian sebesar Rp 2,33 triliun belum dapat dijelaskan status penyerahannya.

Kelima, pencatatan dan penyajian catatan dan fisik Saldo Anggaran Lebih (SAL) tidak akurat sehingga BPK tidak dapat meyakini kewajaran transaksi dan/atau saldo terkait SAL sebesar Rp 6,6 triliun.

Keenam, koreksi langsung mengurangi ekuitas sebesar Rp 96,53 triliun dan transaksi antar entitas sebesar Rp 53,34 triliun, tidak dapat dijelaskan dan tidak didukung dokumen sumber yang memadai.[detik]

Era Jokowi Swasembada Sapi, APDI Enggak Percaya Tuh

POSMETRO INFO - Untuk meraih swasembada daging sapi, pemerintah gelontorkan anggaran besar sampai triliunan rupiah. Namun, sampai kini belum ada wujudnya.

Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi mengaku pesimis bahwa akan terjadi swasemabada daging sapi di Indonesia dalam waktu singkat. "Pemerintah anggarkan triliunan rupiah buat swasembada daging sapi. Tapi, sampai sekarang sapinya tidak swasembada," kata Asnawi di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Asnawi bilang, kebutuhan daging sapi secara nasional mencapai 675.000 ton per tahun. Sementara, jumlah sapi potong hanya 2,5 juta ekor. Atau cukup untuk 60% kebutuhan nasional. "Kebutuhan nasional sebesar 675 ribu ton. Sementara, kemampuan kita 2,5 juta ekor sapi. Atau hanya 60 persen dari kebutuhan nasional," papar Asnawi.

Saat ini, papar Asnawi, pemerintah membuka keran impor. Namun, langkah ini dipandang bukanlah solusi dalam mengurangi defisit daging sapi nasional.[inilah]

Wah Wah, Kinerja Pemprov DKI Buruk, BPK Cium Anggaran Bermasalah Rp 30 Triliun !

POSMETRO INFO - Selain memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap penggunaan keuangan Pemerintan Provinsi (Pemprov) DKI tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkapkan setidaknya ada 50 temuan senilai Rp 30,15 Trilun. Sebesar Rp 41 miliar terindikasi merugikan keuangan daerah.

Fakta tersebut diungkapkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, Minggu (5/6/2016) di Jakarta. Pras, panggilan akrab pria ini, mengungkapkan hal itu mengutip Laporan Hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 yang baru beberapa hari lalu diserahkan oleh BPK kepada DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.

"Ini bukti dari tidak ada niatan diri Gubernur DKI Jakarta untuk memperbaiki kinerja. Temuan-temuan ini dan opini WDP sudah yang ketiga kalinya terjadi dan berturut-turut," kata Pras melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Minggu (5/6/2016).

Pras mengungkapkan 50 temuan itu senilai Rp 30,15 triliun atau separuh anggaran dari Peraturan Gubernur (Pergub) 2015 sebesar Rp 69,28 Triliun. Angka sebesar ini tidak bisa dianggap enteng lantaran memiliki implikasi luas terhadap terhambatnya program pembangunan maupun terganggunya upaya mensejahterakan rakyat ibukota.

Dari temuan Rp30 triliun itu, kata Pras, terdiri dari tiga temuan. Pertama, temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp41 miliar. Kedua, kekurangan penerimaan daerah Rp5,8 miliar. Dan ketiga, administrasi Rp30,11 triliun,  dimana salah satunya berupa aset dinas pendidikan Rp15,2 triliun tidak dapat diyakini kebenarannya, dan aset lainnya yang belum validasi Rp14,5 Triliun.

Atas hal tersebut, Pras mengingatkan, sebagai seorang kepala daerah, Gubernur Ahok tidak bisa menjalankan pemerintahan seorang diri. Menurutnya, semua yang terlibat pembangunan harus diajak berkomunikasi dua arah, khususnya perangkat daerah yang berada langsung dibawahnya. 

"Sehingga, temuan-temuan BPK yang mayoritas terdapat dalam kegiatan fisik tersebut tidak lagi ada pada penggunaan anggaran selanjutnya," papar Pras yang juga politisi PDIP ini. 

Sebagai Ketua DPRD, Pras minta Pemprov DKI memperbaiki semua rekomendasi yang diberikan dari LHP BPK dalam dua bulan ke depan. Sebab, apabila tidak dilakukan, temuan-temuan tersebut akan bernasib sama dengan kegiatan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada anggaran perubahan 2014 yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp191 Miliar. 

"Buka secara transparan apa temuan-temuan itu. Sehingga masyarakat dapat memakluminya," tegas Pras.‎ (ts)

Jokowi Minta Harga Daging Rp. 80.000/Kg, Pengamat : Mustahil, Peternak Bisa Rugi !

POSMETRO INFO - Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para menteri menjaga harga daging sapi maksimal Rp80 ribu per kilogram menjelang Puasa dan Lebaran, dinilai mustahil. Mungkin tepatnya tidak masuk akal.

Adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan yang mengatakan begitu. Dia menilai, keinginan Presiden Jokowi, sangat sulit terlaksana. Alasannya, modal peternak daging sapi lokal, harga daging harus di atas Rp80 ribu per kilogram (kg).

"Kalau harganya segitu sulit. Ya, kalau dipaksakan juga, sama saja membiarkan peternak sapi mensubsidi masyarakat golongan menengah ke atas yang makan daging," kata Daniel dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (04/06/2016).

Tak hanya itu, kata Wasekjen DPP PKB ini, keinginan Jokowi ini bakal merugikan peternak sapi lokal. "Karena kalau harga daging segitu, berarti peternak merugi Rp40 ribu per kilogram-nya," ungkap Daniel.

"Untuk BEP (Break Even Point) saja, harganya Rp40 ribu per kilogram hidup. Belum untuk biaya pakan yang bisa Rp35 ribu per hari. Sehingga, wajarnya harga daging sekitar Rp110 ribu per kilogram," lanjut anak buah Muhaimin Iskandar ini.

Ditempat yang sama, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) Asnawi mengungkapkan, harga daging sapi di Indonesia sebesar Rp 110 ribu per kilogram, termasahal di kalangan negara anggota ASEAN. "Malaysia bisa jual Rp 50 ribu/Kg. Di Singapura bisa jual Rp 55 ribu/Kg, kita lebih mahal dua kali lipat," ungkapnya.

Asnawi menyatakan, walaupun Singapura tidak mempunyai peternakan, negara tersebut mampu menjual daging dengan harga murah. Lantaran, daging diimpor dari India yang harganya memang murah.

Sementara Malaysia banyak pengusaha-pengusahnya yang memiliki peternakan di luar negeri. Jadi, ketika harga daging mahal, pemerintah Malaysia bisa impor dari pengusahanya dengan harga spesial, atau lebih murah.[inilah]

Ingin Sejahterakan Nelayan, Menteri Susi Perintahkan 2 BUMN Ini Borong Tangkapan Nelayan.

POSMETRO INFO - Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta dua perusahaan perikanan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), membeli ikan hasil tangkapan nelayan Kabupaten Jembrana, Bali.

"Perindo dan Perinus, sebagai perusahaan BUMN harus membeli ikan nelayan disini agar harganya stabil," katanya, saat bertatap muka dengan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Sabtu (4/6/2016).

Ia mengatakan, PT Perikanan Nusantara (Perinus) dan Perum Perikanan Indonesia (Perindo), bisa memainkan peran agar harga ikan tidak anjlok saat hasil tangkapan nelayan melimpah.

Kepada pimpinan Perindo dan Perinus yang hadir, ia memerintahkan mereka untuk secepatnya melaksanakan hal tersebut, termasuk membangun cold storage di areal PPN untuk menampung ikan.

Mendapatkan perintah tersebut, Perindo sanggup melaksanakan perintah Susi dua minggu ke depan, sementara Perinus minta waktu sampai usai Hari Raya Idul Fitri.

"Para nelayan yang hadir disini mendengar langsung kesanggupan Perindo dan Perinus untuk membeli ikan. Saya minta kesanggupan mereka itu diawasi, agar benar-benar dilaksanakan," ujar Susi, disambut tepuk tangan nelayan yang hadir.

Menurutnya, dengan peran dua BUMN tersebut, pihaknya berharap harga ikan jenis lemuru, yang merupakan hasil tangkap laut utama di Kabupaten Jembrana, harganya bisa naik dari semula Rp4 ribu hingga Rp6 ribu, menjadi Rp7 ribu hingga Rp9 ribu perkilogram.

Kepada pengusaha pengalengan ikan yang ada di Desa Pengambengan, ia mengimbau, mereka tidak terlalu menekan harga saat nelayan panen hasil tangkap.[harianterbit] 

Perencanaan Pangan Bisa Ngawur Karena Bodoh Atau Korup, Enggak Perlu Impor Tapi Malah Impor. Itu KORUP !

POSMETRO INFO - Anggota DPR menganggap wajar kenaikan harga bahan makanan jelang dan selama Bulan Ramadhan maupun Idul Fitri. Tapi dengan catatan.

"Dalam konteks normal menyambut hari raya, biasa (harga) naik. Tapi kan tidak boleh terlalu tinggi," tegas anggota Komisi VI DPR RI, Daniel Johan, dalam diskusi  "De Javu Harga Sembako" di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/6). .

Ada beberapa harga yang menurutnya naik terlalu tinggi sekarang. Daniel menyebut gula dan bawang merah. 

"Kalau terjadi dan terus berulang, berarti ada dua hal jadi perhatian. Pertama data dan kedua adalah perencanaan," ungkapnya. 

Menurut Daniel, kalau data stok pangan benar tapi masih terjadi kenaikan tak wajar, berarti perencanaan pangan yang ngawur. 

"Bisa ngawur karena bodoh enggak tahu persoalan, tapi bisa juga korup. Misalnya, seharusnya enggak perlu impor tapi malah impor. Itu korup," tegas politisi PKB ini lagi.

Terkait itu, Daniel minta pemerintah memperbaiki data stok pangan. Dengan data yang baik, pemerintah bisa lakukan perencanaan baik.

"Kita mau yakini data, tapi data itu jadi pertanyaan begitu dihadapkan dengan fakta. Contoh gabah tahun lalu 75 juta ton, sementara kebutuhan negara paling 18 juta ton. Berarti kan harus ada surplus, tapi kenapa selalu impor?" ungkapnya heran.  (rm)

Ngandiran: PAK JOKOWI, MANA BARANGNYA YANG AKAN KAMI JUAL RP 80 RIBU?

POSMETRO INFO - Perintah Presiden Joko Widodo agar harga daging sapi memasku bulan Ramadhan ditekan menjadi Rp 80.000 per kilogram ditertawakan kalangan pedagang pasar tradisional. 

Salah satunya Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran, yang mengkritik perintah Jokowi itu.

"Mohon maaf Pak Jokowi, bapak sudah tegaskan kepada aparat bagaimana caranya supaya daging Rp 80 ribu per kilo. Mana barangnya yang kami akan jual Rp 80 ribu?" ujarnya enteng, saat diskusi  "De Javu Harga Sembako" di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/6).

Menurut dia, yang membuat harga bahan makanan tinggi di pasar tradisional adalah permainan kartel pangan. Kelompok itu seolah dibiarkan hidup oleh pemerintah sendiri.

"Pedagang pasar usul, jangan main dengan kartel-kartel yang selama ini para pemburu rente, yang adalah titipan para politikus," tegas Ngadiran.

Menurut dia, pada umumnya pedagang pasar tidak pernah mengambil keuntungan terlalu tinggi.

"kami yang di pasar, kalau kami jual seenaknya pasti ditinggal pembeli. Kami di pasar mengambil keuntungan dalam taraf wajar," ungkapnya.

Misalnya, pedagang daging sapi yang paling-paling mengambil untung per kilo Rp 8000. Kemudian, pedagang sayur mayur yang mengambil untung rata-rata 12-20 persen.

"Setiap barang berisiko tinggi keuntungannya mesti lebih tinggi, seperti sayur yang bisa cepat rusak. Kalau enggak untung enggak usah dagang, jadi pengemis saja. Kami ini bantu pemerintah, jangan salah terus pedagang, kami bantu pemerintah," ujar Ngadiran.

Ia malah menyindir, selama ini pemerintah membiarkan para kartel terus mengambil keuntungan dalam jumlah besar.

"Pedagang yang untung besar itu yang gudangnya banyak dan duitnya enggak ada serinya," sebut Ngadiran (rm)