Tawuran Pecah ! Kaca Gerbong KRL Pecah-Pecah Dilempari Batu.

POSMETRO INFO - Kepala Humas KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) Eva Chairunnisa mengatakan, ada sejumlah masalah yang dihadapi kereta rel listrik (KRL) lintas Bekasi pagi ini. Kabel persinyalan KRL terbakar, kemudian kaca gerbong kereta pecah terkena lemparan batu.

Eva menjelaskan, peristiwa kebakaran terjadi pukul 06.17 WIB di antara Stasiun Cakung-Stasiun Bekasi. "Kabel persinyalan terbakar akibat dari oknum warga yang membakar sampah di bawah flyover (jembatan layang) kranji dan mengenai jaringan kabel persinyalan," katanya.

Karena sistem persinyalan mengalami gangguan, perjalanan dari Cakung-Bekasi atau sebaliknya sempat tidak dapat dilalui. "Kami mohon maaf atas adanya gangguan operasional," katanya.

Selanjutnya, Eva menuturkan, sekitar pukul 06.35 WIB antara Stasiun Buaran dan Stasiun Klender terjadi tawuran antar warga yang menyebabkan perjalanan kereta juga terganggu. "Akibat peristiwa ini, perjalanan KRL dari Bekasi sempat beroperasi sampai Stasiun Cakung," katanya.

Dia mebambahkan, warga yang tawuran melempar batu dan mengenai KA 1313 saat akan memasuki Stasiun Klender Baru. "Satu kaca pintu pecah dan tidak ada korban dalam kejadian ini, dampak pelemparan tersebut KRL tidak dapat dioperasikan lantaran harus masuk Dipo untuk perbaikan dan membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk memperbaikinya," katanya.

Eva mengatakan, saat ini dua jalur lintas Bekasi-Jakarta Kota dan sebaliknya telah dapat dilalui, namun masih terdapat antrian KRL yang akan menyebabkan waktu tempuh lebih panjang karena beberapa jalur sempat tidak dapat dilalui KRL akibat tawuran. "Saat ini perangkat persinyalan masih proses perbaikan dampak dari kebakaran," katanya.

PT KCJ mengimbau penumpang lintas Bekasi yang tergesa-gesa menuju tempat tujuan agar menggunakan moda transportasi lain dan dapat melakukan pengembalian tiket pada loket yang tersedia apabila telah melakukan transaksi. Sementara pengguna jasa yang akan tetap menggunakan jasa KRL juga diimbau agar tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan.

"Kami mengecam keras aksi tawuran yang berdampak fatal dan mengakibatkan terganggunya perjalanan kereta api serta meminta pihak berwajib agar segera menangkap oknum warga yang melakukan pembakaran tersebut," katanya.[republika]

Ragukan Kehalalan Daging Luar, IHW : Pemerintah Jangan Asal Impor.

POSMETRO INFO -Lembaga Advokasi Halal, Indonesia Halal Watch (IHW), meragukan kehalalan daging yang akan diimpor pemerintah untuk memenuhi stok selama Ramadhan dan Idul Fitri 1437 Hijriyah.

Pasalnya hingga kini tidak jelas dari mana daging tersebut berasal, termasuk dari rumah pemotongan hewan (RPH) mana daging diproses. 

"Untuk memenuhi standardisasi produk itu, RPH harus dicek juga. Pemerintah harus menjamin betul produk halal itu, jangan asal impor daging," ujar Direktur Eksekutif IHW Ikhsan Abdullah kepada Republika, belum lama ini.

Apabila daging tersebut didatangkan dari Australia, maka harus ada penegasan dari negara bagian mana daging itu berasal.

Ada beberapa negara bagian Austalia yang sudah bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) terkait daging halal sehingga bisa dipakai.

Namun masih banyak juga negara bagian yang tidak bekerja sama dengan LPPOM-MUI. Seharusnya, kata Ikhsan, daging hanya diimpor dari negara bagian yang sudah bekerja sama dengan LPPOM MUI saja. Poin tersebut hendaknya menjadi salah satu syarat penting ketika pemerintah hendak mengimpor daging.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengimpor daging sapi untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1437 Hijriyah.

Untuk memenuhi kebutuhan daging sapi saat Ramadhan dan Lebaran, pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi sebanyak 27 ribu ton. Dimana, 10 ribu ton lewat Bulog dan 5.000 ton lewat PT Berdikari (Persero). [republika]

Tolak Reklamasi, Ahmad Dhani Diminta Warga Konser Dipantai.

POSMETRO INFO - Musisi senior Ahmad Dhani diminta oleh warga pesisir Jakarta untuk menggelar konser di pantai. Konser tersebut bertujuan untuk menolak proyek reklamasi di teluk Jakarta.

"Soal reklamasi, saya diminta warga untuk konser di daerah pantai. Itu untuk aksi penolakan reklamasi," ucap Dhani saat dihubungi Sindonews, Selasa (7/6/2016).

Sekadar informasi, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Adhi Budi Sulistyo memenangkan perkara dengan nomor 193/G.LH/2015/PTUN-JKT. Pihaknya meminta Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencabut Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Nomor 2.238 Tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra.

Berdasarkan data yang dikutip dari Okezone, pengacara publik LBH Jakarta Al-Ghifari Aqsa mengatakan, masyarakat pesisir beserta nelayan akan menemui Menko Maritim Rizal Ramli untuk membahas hasil putusan tersebut. Masyarakat menggugat izin Pulau F, I, dan K hasil reklamasi.

"Para nelayan akan bertemu Menko Maritim. Berharap ini tidak hanya Pulau G, tapi pulau yang lain juga dihentikan, bahkan tidak perlu sampai putusan tetap," ujar Al-Ghifari saat dihubungi Okezone, Jakarta, pada Selasa 31 Mei 2016 malam.[sindo]

Muhammadiyah ke Ahok: Yang Salah Itu Kalau Sekolah Mewajibkan Siswa (laki-laki) Memakai Jilbab !

POSMETRO INFO - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mengkritisi larangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terhadap sekolah negeri yang mewajibkan pelajar muslimah memakai jilbab saat Ramadhan.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai proses mewajibkan penggunaan jilbab di masa Ramadhan merupakan hal yang sah-sah saja. Justru dia menyebut nalar yang digunakan oleh Ahok sangat keliru.

“Itu sama seperti Pemda DKI yang mewajibkan pegawainya memakai pakaian adat Betawi setiap Jumat,” ujarnya kepada Republika.co.id, Ahad (5/6).

Ahok, kata Dahnil, sebaiknya tak melarang sekolah yang mewajibkan siswi Muslimnya mengenakan jilbab saat Ramadhan. “Ketika Ahok melarang, itu keliru,” ujarnya.

Ahok mengatakan bahwa pelarangan tersebut lantaran ia menganggap pemakaian jilbab adalah panggilan iman. Ahok tak ingin kewajiban memakai jilbab malah membuat siswi muslim terkesan tak serius atau ‘main-main’ saat mengenakannya. Namun menurut Dahnil dalam konteks ini Ahok tak perlu mengajarkan pemahaman soal Islam.

“Sama saja kaya saya bilang, PNS tidak perlu memakai pakaian Betawi karena itu menunggu kesadaran. Atau siswa tidak wajib upacara, menunggu kesadaran saja. Ini nalar keliru,” jelas Dahnil.

Dia mengatakan mewajibkan pelajar muslimah mengenakan jilbab saat Ramadhan merupakan sebuah bentuk instrumen pelatihan dan proses pembelajaran. Sekolah yang mewajibkan pelajar muslimah memakai jilbab, kata dia, tidak salah.

“Yang salah itu kalau sekolah mewajibkan siswa (laki-laki) atau siswi non-Muslim memakai jilbab,” kata Dahnil.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok melarang sekolah-sekolah negeri memaksa siswinya mengenakan jilbab. Larangan itu disampaikannya saat memberi pengarahan kepada 1.700 kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pejabat struktural eselon III serta IV di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di Gedung Yayasan Budha Tzu Chi, Sabtu (4/6).

Larangan pernah ia terapkan saat menjadi Bupati Belitung Timur pada 2006. Ahok meminta larangan ini tidak dikait-kaitkan dengan anggapan bahwa ia anti terhadap agama Islam.

Ia tidak ingin sekolah mewajibkan siswinya menggunakan jilbab karena jilbab adalah panggilan iman. Jika dipaksakan, ia khawatir ada siswi yang tidak menggunakannya secara serius. (rt)

Kinerja Pemprov DKI Jelek , Pengamat: Kinerja Heru Calon Pendamping Ahok Gak Beres!

POSMETRO INFO - Laporan serta temuan LHP BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI 2015 disebut sebagai 'tamparan' bagi calon pendamping Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di 2017, Heru Budi Hartono.

Pasalnya, Heru yang kini dipercaya sebagai tangan kanan Ahok, yaitu Kepala Badan Pengelola Aset dan Daerah

"Buruknya inventarisir aset Pemda DKI membuktikan, bahwa kinerja Heru tidak beres," ujar Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, saat dihubungi di Jakarta‎, Senin (6/6/2016).

Uchok juga menilai, Heru ditunjuk sebagai balon wagub, karena memegang 'kartu' Ahok. Pasalnya, banyak kebijakan bekas politikus tiga partai itu yang berurusan dengan aset, seperti hibah, pengelolaan pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR), maupun kewajiban swasta dan denda koefisien luas bangunan (KLB).

Diketahui, BPK RI telah menyerahkan LHP atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2015 melalui paripurna istimewa, pekan kemarin (1/6/2016).

Lembaga auditor negara ini kembali memberikan opini wajar WDP, sebagaimana dua tahun sebelumnya.‎ (ts)

Ahok Atur-Atur Urusan Jilbab Umat Islam, Fraksi Gerindra : Ahok Kalau Gak Paham Islam, Sebaiknya diam !

POSMETRO INFO - Anggota DPRD DKI Syarif mengingatkan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak asal berkomentar tentang ajaran Islam.

Diketahui, sehari menjelang bulan Ramadhan, Sabtu (4/6/2016) kemarin, penguasa DKI itu melarang siswi di sekolah-sekolah negeri mengenakan jilbab.

‎

"Ahok kalau gak paham Islam, sebaiknya diam. Jangan semua dikomentari, apalagi mau intervensi soal ini (jilbab). Sekarang ini bulan puasa lho, masyarakat butuh ketenangan," kata Syarif kepada TeropongSenayan, di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (6/6/2016).

Lebih jauh, Poitisi Gerindra ini mengaku tidak habis pikir dengan cara-cara Ahok mengatur masalah yang bersinggungan dengan ajaran atau budaya umat Islam.

Pasalnya, kata Syarif, untuk yang kesekian kalinya Ahok terkesan sengaja 'menggangu' ketenangan pengamalan ajaran Islam.

"Ini ada apa Ahok? Ngapain dia ikut-ikutan mengatur umat Islam? Saya protes keras!," tegas Syarif.

Sebelumnya, Ahok menyebut jauh lebih terhormat jika para siswi mengenakan jilbab dengan kesadaran dari pada terpaksa.

Perintah Ahok itu menanggapi sekolah Negeri di Jakarta yang berencana mewajibkan siswinya mengenakan jilbab.

Larangan itu disampaikan Ahok saat memberi pengarahan kepada 1.700 kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan pejabat struktural eselon III serta IV di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung Yayasan Buddha Tzu Chi, Sabtu (4/6/2016).

Dikatakan Ahok, jika siswi tidak merasa dipaksa maka silahkan siswi mengenakan jilbab. "Tetapi Anda tidak bisa memaksa semua anak pakai kerudung," tegas juga mantan anggota DPR asal Partai Golkar tersebut.

Ahok juga meminta agar larangan ini tidak kemudian dihubung-hubungkan dengan anggapan bahwa dia anti-terhadap agama Islam.

Karena baginya, jilbab bukan merupakan lambang dari agama Islam.

"Kalau kita mau berdebat, orang Kristen sama Yahudi juga pakai kerudung," ujar Ahok.

Menurutnya, larangan sekolah mewajibkan siswinya menggunakan jilbab karena sering kali siswi yang bersangkutan tidak menggunakannya secara serius.

Dia pun mencontohkan pengalamannya saat masih menjadi Bupati Belitung Timur.

"(Jilbab) yang dipakainya yang kayak serbet. Malah mungkin lebih bagus serbet di dapur saya. Begitu keluar dari sekolah naik motor bapaknya, langsung dibuka," kata Ahok lagi. (ts)

Uhuk.. Ahok Pengen Ikut Obral Daging Murah Juga Rp39.000, Tapi Ada Syaratnya

POSMETRO INFO - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjual daging sapi bersubsidi dengan harga miring, hanya Rp39.000 per kilogram. Harga jauh dari harga pasaran yang mencapai Rp120 sampai 130 ribu.

Hanya saja, Pemprov DKI memiliki mekanisme tersendiri untuk melakukan penjualan daging murah tersebut. Syaratnya, warga pembeli harus peserta dari Kartu Jakarta Pintar (KJP, Pekerja Harian Lepas (PHL) Pemprov DKIm dan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

"Pak Gubernur kan ingin transaksinya non tunai. Agar tepat sasaran dan datanya terekam, makanya peruntukannya untuk pemegang KJP, PHL dan PPSU," kata Direktur Utama PT Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusuma saat dihubungi, Senin (6/06/2016).

Menurut Marina, akan ada 102 ton daging sapi yang akan disiapkan untuk dijual dengan harga Rp39.000 per kilogram. Lokasi penjualannya sendiri hanya akan dilakukan di rumah susun sederhana sewa.

"Agar distribusinya tepat sasaran, maka hanya akan dijual melalui rumah susun," ujar Marina. (rn)

Di Kasih Jawaban "Tidak Boleh" Oleh Kemenhub, Ahok : Kemenhub Punya Duit Tidak buat Bangun Rusun di Terminal?

POSMETRO INFO - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin rumah susun dibangun di atas terminal-terminal. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena Kementerian Perhubungan tidak ingin terminal tipe A dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ragu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bisa melalukan hal yang diinginkannya itu.

"Sekarang Kemenhub punya duit, enggak? Dia harus minta kepada Kementerian PU dan Pera buat bangun rusun," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/6/2016).

Ahok mengatakan, Kemenhub bahkan tidak mencabut trayek bus yang ngetem di luar terminal. Dengan kondisi seperti itu, Ahok berpendapat, terminal tipe A sebaiknya dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Semua trayek dari luar kota, cabut, dong, trayeknya kalau bandel, ngetem, enggak mau masuk ke dalam terminal. Itu yang masalah. Namun, secara undang-undang, saya akan taat," ujar Ahok.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menolak permintaan Ahok agar terminal tipe A di DKI Jakarta dikelola Pemprov DKI.

"Kemarin Pak Gubernur Jakarta, saya baru baca suratnya, bilang minta semua terminal tipe A di DKI itu, Kampung Rambutan, Pulogadung, Kalideres, boleh tidak dikelola DKI? Saya langsung perintahkan bikin surat jawaban. Jawabannya enggak boleh," kata Jonan. (ks)

Ahmad Dhani: Saya Lebih Baik Demo Daripada Jadi Cagub

POSMETRO INFO - Musisi Ahmad Dhani mengaku lebih baik berunjuk rasa daripada menjadi calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017-2022.

"Saya yang bilang gagal (jadi cagub DKI Jakarta). Kenapa? Karena saya terlibat demo (di KPK)," kata Dhani di Polda Metro Jaya, Senin (6/6/2016).

Menurut Dhani, dia berdemo untuk menyuarakan agar KPK segera menangkap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Dengan berdemonstrasi Dhani merasa tidak pas menjadi seorang cagub. "Masa calon gubernur demo?" kata dia.

"Kalau menurut saya, menjadi pendemo itu artinya tidak produktif menjadi calon gubernur. Buktinya tidak ada calon gubernur yang ingin menjadi pendemo. Tapi saya lebih suka menjadi pendemo daripada jadi calon gubernur," Dhani menjelaskan.

Menurut Dhani, sampai saat ini Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Cak Imin belum menyuruhnya mundur dari pencalonan.

"Jangan salah kutip, Cak Imin belum nyuruh saya mundur. Hanya Muhaimin Iskandar yang bisa suruh saya mundur," ujar Dhani.

Sebelumnya diberitakan, bersama aktivis lainnya seperti Ratna Sarumpaet menggelar aksi unjuk rasa "Panggung Rakyat Tangkap Ahok" di gedung lama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (2/6/2016) lalu. (ks)

Geprindo Anggap Kombes Krishna Murti Dan Ahok Berlindung Di Pergub "Siluman" 228

POSMETRO INFO - Perseteruan terkait dengan demo di KPK pada tanggal 2 Juni 2016 lalu oleh Ahmad Dhani dan kawan-kawan dengan rencana menggelar panggung rakyat justru mendapat hadangan dari pihak Kepolisian Polda Metro Jaya, dengan ditahannya alat dan sarana untuk melaksanakan kegiatan.

Ahmad Dhani sendiri mengatakan jika alasan ditahannya perlengkapan miliknya, karena atas perintah Presiden Jokowi sesuai dengan pembicaraan dengan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Krishna Murti.

Namun dalam perkembangan Krishna membantah jika menyampaikan larangan berasal dari Presiden, namun menyatakan jika hal itu memang dilarang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 228 tahun 2015 yang melarang demo diluar dari tiga tempat yang telah ditentukan.

Namun Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P. Simanjuntak, mengatakan jika pergub larangan tersebut sudah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan diganti dengan Pergub 232 tahun 2015.

Ada tujuh pasal di Pergub 228 yang sudah tidak ada lagi di Pergub 232, baik larangan maupun sanksi yang sudah dihapus yaitu :

Larangan:

Pasal 9 : Dilarang menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka di luar lokasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4. (Dihapus)

Pasal 10 : Dilarang menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka di luar kurun waktu sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 (pukul 06.00-18.00). (Dihapus, kecuali jam tidak berubah)

Pasal 11 : Dilarang menyampaikan pendapat di muka umum pada ruang terbuka dengan cara melakukan pawai/konvoi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e (tidak melakukan pawai/konvoi). (Dihapus)

Pasal 12 : Dilarang melakukan kegiatan jual beli perbekalan pada saat penyampaian pendapat di muka umum pada ruang terbuka sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf f (tidak ada jual beli perbekalan). (Dihapus)

Sanksi:

Pasal 13 : Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 akan dibubarkan oleh anggota Satpol PP dan atau bersama kepolisian dan atau TNI. (Dihapus)

Pasal 14 : Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 akan diarahkan menuju lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 oleh anggota Satpol PP dan atau bersama kepolisian dan atau TNI. (Dihapus)

Pasal 15 : Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 akan dilaksanakan tindakan penertiban oleh anggota Satpol PP dan atau bersama kepolisian dan atau TNI. (Dihapus)

“Jadi tidak ada alasan lagi jika pihak Polda Metro melarang apalagi sampai menggiring ke lokasi lain yang justru tidak pada tempat tujuan demo,” ujar Bastian.

Selain itu menurut Bastian, pihak mereka sudah melayangkan surat pemberitahuan terkait dengan rencana demo yang diusung dengan bentuk panggung rakyat.

“Jika memang pihak Polda merasa keberatan seharusnya melayangkan surat kepada kami, jangan main tangkap dan tahan,” ujar Bastian yang kesal karena Ahok juga ikutan berbicara, namun ucapan Ahok hanya asal-asalan.

Ahok sendiri menanggapi demo tersebut dengan mengejek Ahmad Dhani jika ingin demo menangkap dirinya, walaupun berdoa sampai 40 hari 40 malam sampai jungkir balik, dirinya tidak akan berhasil ditangkap.

Kecerobohan pihak Polda Metro Jaya ketika mengusir pendemo yang berasal dari wilayah Pasar Ikan ketika turun dari metromini, dianggap oleh Bastian sudah sangat keterlaluan, karena bisa saja menjadi perseteruan semakin meruncing, namun Bastian bersyukur karena pihak pendemo justru tidak melakukan hal itu. Menurutnya polisi sudah mencederai Demokrasi kebebasan berpendapat.

“Bagaimana jika massa aksi melawan, dan pada akhirnya terjadi bentrok dengan aparat kepolisian dan menimbulkan korban jiwa? Ketika mereka menggugat, ternyata polisi salah menggunakan dasar hukum, apa yang akan terjadi? Sungguh memalukan,” ujar Bastian.

Beberapa aksi demo dari selain warga Pasar Ikan, juga ikut Anggota Geprindo, Laskar Priboemi, Orang Kita, dan beberapa kelompok lainnya, digiring hingga menuju di pintu tol, sementara GSJ dan KSPI yang sempat demo dan menyampaikan aksi mereka di seberang jalan KPK juga akhirnya harus terusir dan digiring menuju ke gedung KPK baru yang belum digunakan. (nn)

Uhuk...Teman Ahok "Rela" Ditahan Demi Kumpulin KTP di Singapura ? Eh Teman Ahok Malah Tuduh Ada Motif Politik Di Balik Penangkapan

POSMETRO INFO - Dua orang pendukung Basuki T Purnama atau yang dikenal dengan Teman Ahok sempat ditahan di Singapura. Keduanya adalah Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris Saerang.

Pihak Imigrasi Singapura menangkap keduanya setelah dicurigai melakukan kegiatan politik untuk demi menyukseskan Ahok dalam Pilgub DKI 2017 mendatang.

Kini kedua pendukung Ahok atau juga dikenal dengan Ahokers tersebut sudah dipulangkan dari Bandara Changi Singapura dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada Minggu (5/6/2016) siang.

Kendati demikian, salah satu Teman Ahok lainnya, Singgih Widyastomo membantah tujuan rekannya ke Singapura itu untuk mengumpulkan KTP. Ia membantah dua Teman Ahok tersebut rela ditahan di Singapura demi mengumpulkan KTP dukungan untuk Ahok.

"Kegiatan kita ke sana pure buat food festival. Kita tidak ada kegiatan buat ngumpulin KTP di sana. Ditangkapnya mungkin karena dipikir alasan politik aja, bukan ngumpulin KTP," ujarnya, Minggu (5/6/2016).

Tak terima atas penangkapan yang dilakukan Otoritas Singapura, Teman Ahok ini balik menuduh ada motif politik di balik penangkapan tersebut. (ts)

Lulung : Ahok Jangan Cari Alasan Dan Marah-marah Lagi Soal Jebol Tanggul Dan Bilang Ada Sabotase

POSMETRO INFO - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung, menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait jebolnya tanggul di Pantai Mutiara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Lulung berharap Ahok tidak lagi mencari alasan soal jebolnya tanggul tersebut. Ia menyarankan Ahok untuk fokus pada pemulihan pasca-banjir yang menggenangi warga di daerah tersebut.

"Lebih baik lakukan penanganan dengan segera, jangan sampai nanti dia marah-marah lagi bilang ada sabotase," kata Lulung ketika dihubungi, Sabtu (4/6/2016).

Sebab, lanjut Lulung, selama ini Ahok sering menerka-nerka mengenai adanya seseorang atau pihak lain yang melakukan sabotase apabila ada bencana di Jakarta.

Salah satunya ketika tanggul jebol di kawasan Gunung Sahari beberapa waktu lalu. "Jadi jangan hanya bicara saja. Lebih baik cepat ditangani biar enggak malu. Apalagi itu kan air laut kasihan warga," ujar Lulung.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini juga mengatakan, jebolnya tanggul penahan air laut di komplek perumahan elit kawasan Pluit tersebut merupakan dampak buruk pelaksanaan reklamasi.

Apalagi, menurut Lulung, proyek reklamasi belum memiliki antisipasi break water sebagai fungsi pemecah air laut sebelum ke daratan. "Yang harus dipentingkan itu, warganya, bukannya reklamasinya," katanya.

Tanggul yang jebol ini menyebabkan kompleks perumahan di Pantai Mutiara tergenang hingga lebih dari satu meter. Belum diketahui kerugian akibat kejadian tersebut.(ks)

Margarito : Tiap Hari Nongol Di TV Elektabilitas Ahok Cuma 23%, Yusril Makin Mendapat Tempat Di Hati Jakarta

POSMETRO INFO - Berdasarkan survei yang di-launching Lembaga Survei Politik Indonesia (LSPI) pada Jumat (3/6/2016) elektabilitas Ahkok 23%, sedangkan Yusril Ihza di 19%. Sedangkan elektabilitas kandidat-kandidat lainnya masih tertinggal jauh. Itu artinya elektabilitas keduanya hanya terpaut 4%.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai tipisnya selisih elektabilitas Ahok dengan Yusril menunjukkan publik Jakarta sudah makin banyak yang tidak mempercayai Ahok. Rakyat makin tak percaya pada kepemimpinan Ahok.

"Sebaliknya, rakyat Jakarta sudah mulai berpaling ke Yusril. Yusril sudah mulai mendapat tempat di hati warga Jakarta," ujar Margarito kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (4/6/2016).

Margarito menambahkan, jika rakyat Jakarta masih menyukai Ahok mestinya elektabilitas Ahok mencapai di atas 60% karena Ahok sebagai gubernur setiap hari muncul di televisi dan media lainnya. Faktanya elektabilitas Ahok hanya 23%.

"Akan tetapi karena rakyat mulai tidak suka maka elektabilitas Ahok makin merosot," lanjut Margarito.

Margarito memuji rakyat Jakarta yang mulai cerdas dalam memilih pemimpin. Mereka mulai melihat kekurangan-kekurangan Ahok serta kesalahan-kesalahannya seperti dalam kasus RS Sumber Waras dan reklamasi pantai utara.

"Warga Jakarta tidak mau memilih gubernur yang banyak masalah dan banyak bohon. Mereka juga tak mau kalau gubernur yang mereka dukung kelak masuk penjara karena kasus hukum," pungkas Margarito. (ts)

Ahok : Gimana Mau bangun tanggul anggota dewan Aja ngoceh-ngoceh

POSMETRO INFO-Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan perbaikan tanggul Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara yang jebol pada Jumat (3/6) malam merupakan tanggung jawab pengembang. Pengembang kawasan Pantai Mutiara yang dimaksudnya adalah PT Intiland Development Tbk (DILD). 

"Harusnya kalau bangun tanggul kita wajibkan pengembang," tegas Ahok di Sekolah Tzu Chi Indonesia, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sabtu (4/6).

Menurut Ahok, pihaknya sudah kerap mengevaluasi kekuatan tanggul yang berada di Pantai Mutiara. Namun, dia menyebut ada pihak lain yang sering menentang dirinya saat hendak membangun tanggul yang lebih kuat.

"Kita sudah evaluasi, kamu bangun tanggul enggak usah ribut. Misalnya di Pasar Ikan mau bangun tanggul tapi ada anggota dewan lagi ngoceh-ngoceh, ada pengacara, ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lagi," beber dia.

Dia melanjutkan, ada juga pihak yang menyebut mustahil Jakarta akan tenggelam. 

"Orang itu cuma asal ngomong. Dia bilang isu doang Jakarta tenggelam, isu gimana kita 40 persen di bawah muka laut," jelas Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menceritakan peristiwa banjir yang melanda Jakarta pada 2015 lalu. Saat itu, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mati total mengakibatkan alat pompa air di Waduk Pluit tidak berfungsi.

"Tahun 2015 awal ketika PLN matikan lampu di Waduk Pluit langsung airnya naik sampai ke Monas karena memang kita ini 50 persen di bawah muka laut dan laut terpasang tinggi itu baru 6,5 diperkirakan makin naik pemanasan global. Pasang surut bukan karena reklamasi ya karena daya tarik bulan itu, mesti ngerti. Kadang pejabat enggak ngerti pasang, surut itu, dikira gara-gara reklamasi," pungkasnya.(e)

Ahok Bilang Tak Ada Lagi Guru yang Hukum Siswinya karena Tak Berjibab, Guru Munafik Membebankan Anak Katanya

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta guru-guru untuk tidak lagi menghukum siswinya hanya karena tidak menggunakan jilbab di sekolah.

Ahok menyampaikan permintaan itu saat memberi pengarahan kepada 1.700 kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dan pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung Yayasan Budha Tzu Chi, Sabtu (4/6/2016).

"Anda pengen semua anak putri pakai kerudung. Tapi bukan memaksa, kalau tidak pakai dihukum nilainya jadi kurang baik," kata Ahok.

Ahok melarang sekolah-sekolah negeri memaksa siswinya menggunakan jilbab. Ia menilai penggunaan jilbab harus berdasarkan panggilan hati.

(Baca: Ahok Larang Sekolah Negeri Wajibkan Siswinya Pakai Jilbab)

Menurut Ahok, alasannya melarang sekolah mewajibkan siswinya berjilbab karena seringkali siswi yang bersangkutan tidak menggunakannya secara serius.

"Seorang guru jangan menjadi munafik, membebankan anak-anak yang belum mengerti dengan sesuatu yang dalam nurani Anda, Anda tidak bisa lakukan (itu)," kata Ahok. (ks)

Komisaris BUMN Terlibat di Buku Serang BPK, Uchok : Refly Ga Lagi Urusin Tol Tapi Udah Merambah Ke Rumah Sakit

POSMETRO INFO - Dosen Hukum Tatanegara FH Universitas Gajah Mada Dr. Refly Harun diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Jasa Marga. Pasalnya, Refly ikut mengomentari dan tercantum menjadi kontributor di sebuah buku 'Jalan Lurus Menuju Sumber Waras'.

"Akan lebih baik Refly mengundurkan diri saja, biar lebih elegan dong. Dan tidak merusak citra PT. Jasa Marga," tegas Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Sabtu (4/6/2016).

Pengamat Anggaran Politik itu mengaku kecewa dan menyindir Refly yang ikut-ikutan mengomentari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas kasus Sumber Waras. Ucok menyebut bisnis PT. Jasa Marga bukan lagi urusin jalan tol, melainkan sudah merambah ke rumah sakit.

"Setelah Refly Harun komentar tentang audit BPK atas Sumber Waras berarti bisnis PT. Jasa Marga bukan lagi urusin jalan tol tapi sudah merambah ke rumah sakit," sindir Uchok.

Tak sampai disitu, Uchok kembali menyerang Refly yang dinilai seolah-olah Komisaris Utama Jasa Marga sudah tidak ada kerjaan atau urusan persoalan di BUMN Jasa Marga sehingga getol urusin lembaga negara lain.

"Ini Reflly tidak tahu diri sudah digaji sama Jasa Marga, kok hobi nya masih komentar kepada lembaga-lembaga negara lain," beber nya.

Selain itu, Uchok juga menyoroti perlawanan audit BPK melalui buku 'Jalan Lurus Menuju Sumber Waras' itu. Kata dia, jika sarannya dilakukan untuk melakukan audit tandingan yang harus menggunakan anggaran, maka ia kembali menyarankan untuk memintanya ke Refly.

"Anggaran untuk audit tandingan BPK atas Sumber Waras dari mana ? Ya minta saja kepada Komisaris Utama PT. Jasa Marga Refly Harun," pungkasnya. (rn)

Tanggul Jebol, Ahok Sindir Anggota Dewan, Pengacara, dan LSM Yang Ngoceh Tolak Penggusuran

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyindir pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengannya dalam hal penggusuran. Sindiran itu disampaikannya pasca-jebolnya tanggul di Pantai Mutiara, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (3/6/2016) malam.

Menurut Ahok, ada 40 persen wilayah Jakarta yang kini berada di bawah permukaan laut, sementara tanggul laut di pesisir Jakarta tak kuat menahan banjir akibat pasang air laut atau rob.

Ia menegaskan, salah satu solusi untuk mencegah tergenangnya 40 persen wilayah Jakarta oleh air laut adalah dengan membangun tanggul A. Tanggul A merupakan salah satu tanggul yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Menurut Ahok, salah satu lokasi yang terkena dampak pembangunan tanggul ini adalah kawasan Pasar Ikan, yang beberapa waktu lalu ditertibkan.

"Pasar Ikan kami bongkar dalam rangka membangun tanggul. Tapi ada anggota dewan ngoceh-ngoceh bicara lagi, ada pengacara, ada LSM lagi. Kamu ngerti enggk Jakarta di bawah muka laut?" kata Ahok di Gedung Yayasan Budha Tzu Chi, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2016).

Karena itu, Ahok meminta pihak-pihak yang dimaksudkannya itu untuk mulai bekerja sama. Ia menilai tujuannya menggusur permukiman warga yang tinggal di lahan-lahan terlarang bertujuan baik.

"Jadi kami ini ibarat orang tua. Kalau anak salah ya dijewer, ditegur. Orang tua enggak pengen anaknya mati," ujar Ahok.

Ia kemudian mencontohkan permukiman warga di bantaran Waduk Pluit yang beberapa tahun lalu ditertibkan. Menurut Ahok, ditertibkannya permukiman yang dibarengi dengan relokasi ke rumah susun merupakan caranya untuk menyelamatkan warga.

"(Waduk Pluit) itu sudah 2,8 meter di bawah laut. Kalau jebol air laut naik 5-8 meter, (penduduk) ya mati. Kalau mati yang disalahin siapa? Gubernur. Kalau pindahin yang disalahin siapa? Ya salah Gubernur," ujar Ahok. (ks)

Astaghfirullah ! Ahok Larang Sekolah Negeri Wajibkan Siswinya Pakai Jilbab !

POSMETRO INFO - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melarang sekolah-sekolah negeri memaksa siswinya mengenakan jilbab.

Larangan itu disampaikannya saat memberi pengarahan kepada 1.700 kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan pejabat struktural eselon III serta IV di lingkungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, di Gedung Yayasan Budha Tzu Chi, Sabtu (4/6/2016).

Menurut Ahok, larangan itu sudah pernah ia terapkan saat menjadi Bupati Belitung Timur pada 2006.

"Tempat saya itu 93 persen muslim. Tiba-tiba semua guru mewajibkan semua muridnya berkerudung. Padahal kerudung itu kan panggilan iman," ujar Ahok. 

"Anda mengimani kalau kerudung itu sebagai sesuatu yang bisa meyelamatkam Anda, ya silahkan. Tapi Anda tidak bisa memaksa semua anak pakai kerudung," sambung dia. 

Ahok juga meminta agar larangan ini tidak kemudian dihubung-hubungkan dengan anggapan bahwa ia anti terhadap agama Islam.

Karena baginya, jilbab bukan merupakan lambang dari agama Islam. "Kalau kita mau berdebat, orang kristen sama yahudi juga pakai kerudung,"ujar Ahok.

"Saya tidak mau berdebat ke masalah teologia. Tapi kalau mengajarkan anak seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau mengajarkan anak kamu mesti khatam (menamatkan) Al Quran saat usia 12 tahun, saya dukung dan dorong habis," ujar Ahok.

Menurut Ahok, ia melarang sekolah mewajibkan siswinya menggunakan jilbab karena seringkali siswi yang bersangkutan tidak menggunakannya secara serius.

Ia pun mencontohkan pengalamannya saat masih menjadi Bupati Belitung Timur.

"(Jilbab) yang dipakainya yang kayak serbet. Malah mungkin lebih bagus serbet di dapur saya. Begitu keluar dari sekolah naik motor bapaknya, langsung dibuka," kata Ahok.

"Anda ngajarin dia baik-baik sampai nanti dia berpikiran bahwa pakai kerudung inilah bagian dari akhlak saya sebagai seorang muslim, dia akan pakai. Dia akan pakai dengan terhormat. Bukan dia pakai terus pas keluar (sekolah) dia buang. Bukan dia pakai tapi kelakuannya mempermalukan agama," tutur Ahok. (ks)

Uhuk..Ketika Rapor Keuangan DKI Buruk, Ahok Salahkan Anak Buah Main Proyek

POSMETRO INFO - Rapor keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2015 dinilai buruk dan merah. Sebab, berdasar atas Laporan Keuangan Daerah yang diberikan BPK, Pemprov DKI Jakarta hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui pencatatan laporan keuangan DKI memang sangat buruk. Namun dia justru menuding buruknya pencatatan laporan keuangan dikarenakan adanya pejabat SKPD DKI yang melakukan 'permainan' dengan memalsukan dokumen.

Bila terbukti ada unsur pidana dalam praktik pemalsuan itu, Ahok pun menyatakan siap melaporkan anak buahnya itu ke pihak kepolisian. Dia juga mencontohkan, kasus pemalsuan dan pencatatan laporan yang paling bermasalah adalah dalam pembelian lahan.

"Kalau memang ada faktor pidana ya bisa laporin. Misalkan ada pembelian lahan yang enggak jelas, kita bisa laporin (SKPD terkait). Iya dia bisa balikin atau beresin," kata Ahok di Balai kota, Jakarta, Jumat (3/6) kemarin.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menyebut modus aksi pemalsuan yang dilakukan PNS itu adalah dengan menghapus data aset lahan yang telah dibeli oleh Pemprov DKI. Sehingga lahan yang sebenarnya milik DKI, malah disebut sebagai tanah sewaan.

"Yang paling sering bermasalah itu pembelian tanah. Misalnya dia beli tanah aset yang sudah tercatat di kita. Ada oknum PNS yang malsuin dokumen. Itu tanah kita, aset kita, dia tipe-x, dia ganti bahwa itu bukan tanah kita," jelasnya.

Lebih parah lagi, katanya, sudah sejak lama PNS ini diduga sengaja membuang dokumen-dokumen aset sehingga saat terjadi gugatan oleh pihak tertentu, DKI Jakarta selalu kebingungan mencari bukti autentik. Hal itu pula yang menyebabkan Pemprov DKI selalu kalah gugatan soal sengketa lahan di pengadilan.

"Kita akan periksa lagi soal banyak sekali dokumen dokumen kita, aset kita yang dibuang, ditumpukin. Ini memang ada permainan oknum dari dulu," tandasnya.

Ulah curang anak buahnya ini membuat Ahok meradang dan kecewa. Apalagi, pencatatan aset dan keuangan yang masih manual membuat pihaknya kerepotan mencari bukti.

Dia akan meminta pihak inspektorat untuk menindak lanjuti audit LHP 2015 oleh BPK sekaligus mengecek laporan pemalsuan tersebut. Ahok juga akan menggelar rapat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait aset. (ma)

Tak Perlu Kecerdasan Khusus Selidiki Niat Jahat Perjanjian Preman Ahok Orang Awam Aja Tau

POSMETRO INFO - Pengamat Kebijakan Publik, Amir Hamzah menyebut, tidak ada yang perlu diributkan terkait kewenangan diskresi, yang belakangan digembar-gemborkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Amir meminta agar masyarakat sebaiknya menyerahkan skandal yang belakangan dikenal dengan istilah 'perjanjian preman' itu kepada penegak hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, tidak perlu kecerdasan khusus untuk mencari tahu, kenapa Ahok begitu 'ngotot' untuk menaikkan tambahan kontribusi dari 5 persen menjadi 15 persen.

"Semua ini adalah akibat dari sebab. Apa sebab dia (Ahok) ngotot menaikkan menjadi 15 persen? Jawabnya adalah karena Ahok sudah terlebih dahulu me‎lakukan barter dengan pengembang," kata Amir‎ dalam sebuah diskusi Forum Bicara Bincang Rakyat Jakarta; 'Menggugat Kebijakan Tambahan Kontribusi Reklamasi Teluk Jakarta', di Loby Gedung DPRD DKI, Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Amir mengatakan, dalam kasus ini orang awam sekalipun tidak akan kesulitan untuk memahami sikap ngotot Ahok tersebut.

‎

"Gubernur kita ini kan memang jago mengisi teka-teki silang, cuma belakangan mulai kebongkar. Apalagi, dia (Ahok) kan selama ini mendapatkan kawalan dari media-media mainstrem yang sudah Ahok beli," ungkap Amir.

"Ingat, Ahok memungut dana ratusan miliar dari pengembang saat dia masih menjabat sebagai Waki Gubernur. Dan pungutan 400 miliar kepada Agung Podomoro itu dilakukan Ahok pada Bulan Maret 2014," terang Amir.

Dengan demikian, Amir menjelaskan, apa yang dilakukan Ahok tersebut adalah murni tindakan pemerasan terhadap pengembang, demi barter izin reklamasi.‎

Aksi tipu-tipu Ahok menurut Amir kian terang benderang lantaran Undang-undang tentang Adminstrasi Negara Nomor 30 tahun 2014 yang mengatur soal diskresi baru berlaku pada 17 Oktober 2014.

"Maret 2014 Ahok sudah 'malakin' duluan kok, Undang-undangnya belakangan. Jadi, kalau bukan pemerasan apa ini namanya?‎," tegas Amir.

"Karena sekarang sudah 'kepergok' aja dia kemudian gembar-gembor itu hak diskresi. Kalau Agung Podomoro tidak buka-bukaan soal pungutan itu, kita kan tidak tahu kalau Ahok rampok!," ungkapnya.

Tidak hanya itu, ‎Amir menambahkan, dalam kasus ini juga terlihat ada campur tangan tuhan, dimana permainan nakal Ahok untuk mengeruk uang dari pengembang‎ tertelanjangi dengan sendiri.

"Kalau betul diskresi, kenapa Ahok masih mau memasukkan kontribusi tambahan kedalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara? Bukannya itu cukup dicantumkan dalam Peraturan Gubernur?," cetus Amir.

"Makanya saya bilang, kejahatan Ahok disini begitu sempurna, dan tidak perlu diributkan. Biarkan penyidik KPK bekerja profesional," kata Amir menambahkan. (ts)